Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kini dihadapkan pada tantangan baru akibat efisiensi anggaran dana sebesar 50,35% atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun yang ditetapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2). Kondisi ini tentunya memberikan pengaruh terhadap kelangsungan operasional serta program-program yang telah direncakan.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan kekhawatirannya atas pemotongan anggaran yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pengadaan modal dan barang, termasuk ketidakmampuan dalam melakukan pemeliharaan peralatan pada tahun 2025.
Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimal pendanaan yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, termasuk dalam pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca. Menurutnya, efisiensi anggaran pada tahun 2025 berisiko menyebabkan banyak peralatan operasional utama (Aloptama) tidak berfungsi akibat pemangkasan dana pemeliharaan yang mencapai 71%. Selain itu, kegiatan observasi serta kemampuan dalam mendeteksi perubahan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga turut terdampak.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," terangnya, sebagaimana dilansir ANTARA, Sabtu (8/2).
Hal tersebut tentu membuat masyarakat khawatir. Sejumlah netizen bahkan mengungkapkan keresahan mereka melalui media sosial X. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengguna dengan akun @hanamerasa, "Udah tau Indonesia wilayahnya rawan bencana alam, malah dipangkas," tulisnya dalam cuitannya, dikutip Jumat (8/2).
Ungkapan serupa juga datang dari pengguna dengan akun @zulsfi3 yang mempertanyakan keputusan pemerintah atas kebijakan pemangkasan anggaran BMKG.
"Masih belum paham kenapa yang dipotong malah yang strategis yang mana dampaknya bisa langsung ke rakyat," ungkapnya.
Beberapa akun pengguna lainnya bahkan melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ini. Mereka menilai bahwa pemangkasan anggaran seharusnya ditujukan pada bidang yang tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat dan layanan publik.
Menanggapi keresahan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa penyediaan layanan informasi cuaca, iklim, serta pemantauan gempa bumi dan potensi tsunami tetap menjadi prioritas utama. Layanan ini akan terus beroperasi secara optimal selama 24 jam guna menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
"Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus," tegasnya.
Dwikorita menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada kegiatan yang tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa. BMKG juga akan menerapkan skema Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) guna memastikan layanan tetap berjalan secara optimal dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.