YKPM Sulsel Bentuk Komite Pemantau Kabupaten

Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulsel membentuk Komite Pemantau Kabupaten Pangkep untuk Program Inklusi di Kabupaten Pangkep, Selasa (24/09/ bertempat di Titik Jumpa Cafe. e

Adapun tujuan pembentukan komite adalah menghubungkan pemantau yang terdiri dari tim pemantau kabupaten dan tim pemantau komunitas, membangun kolaborasi bersama antara pemerintah, media dan stakeholder lainnya di tingkat kabupaten dengan komunitas di tingkat desa dan juga membangun komitmen bersama untuk gerakan GEDSI Watch di Kabupaten Pangkep

Rosniati selaku Koordinator Program Inklusi di Kabupaten Pangkep menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi komunitas sekolah perempuan dalam menyuarakan serta tergerak melaporkan sejumlah masalah-masalah yang dialami oleh perempuan di sekitarnya khususnya issue perempuan dan anak termasuk juga persoalan kesehatan, pendidikan dan persoalan hukum yang membutuhkan pendampingan misalnya saja upaya pencegahan pernikahan dibawah umur dan lainya.

Lebih lanjut Rosniati menyampaikan bahwa harapan dari kegiatan ini adalah terwujudnya komitmen dan kolaborasi bersama untuk membangun Kabupaten Pangkep menjadi lebih baik dan lebih memperhatikan serta melibatkan kelompok perempuan, disabilitas, anak, lansia dan kelompok marjinal lainnya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

"Kami sangat berharap melalui Komite Pemantau Kabupaten ini yang menghubungkan komunitas Sekolah Perempuan, sejumlah persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah mereka bisa dilaporkan, disampaikan kepada pihak terkait baik itu masalah kesehatan, pendidikan dan sejumlah issue program Inklusi yang selama ini telah dilaksanakan baik di wilayah kepulauan maupun pegunungan mengingat Pangkep ini adalah wilayah tiga dimensi" Ujar Rosniati. 

Masalah penting yang juga menjadi bahan diskusi dalam pertemuan ini adalah persoalan kemiskinan serta sejumlah bantuan pemerintah yang kadang tidak terdistribusi dengan baik termasuk kendala implementasinya di tengah masyarakat. 

Peserta Sekolah Perempuan

Persiapan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini menjadi polemik bagi penerima manfaatnya, belum persoalan pelayanan kesehatan di unit layanan kesehatan seperti Pustu yang tidak lagi melayani persalinan dan mewajibkan dilakukan di Puskesmas. Sementara, disisi lain kondisi wilayah pegunungan dan Kepulauan diperhadapkan situasi belum maksimalnya akses transportasi setiap saat untuk memudahkan proses rujukan ke beberapa wilayah yang memiliki Unit Layanan Kesehatan seperti Puskesmas, belum lagi kadang penggunaan BPJS yang tidak aktif juga turut menghambat  persoalan administrasi pelayanan kesehatan. 

Kebijakan pusat terkadang tidak memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat marginal menjadi kritik dalam diskusi dengan perwakilan Komite Pemantau Kabupaten yang kedepannya dapat diatasi dan disuarakan ke jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi seperti pemerintah pusat dan juga advokasi keberlanjutan melalui Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pangkep.