Hingga saat ini, isu transaksi tukar guling saham (share swap) antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dalam rangka monetisasi anak usahanya yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) masih terus bergulir.
Dalam menyikapi isu ini, beberapa pihak terbelah antara mendukung atau menentang transaksi Swap Mitratel ini. Salah satu pihak yang mendukung Swap Mitratel adalah Salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi. Dalam pemberitaan yang muncul pada awal Mei 2015, Achsanul menyatakan bahwa Negara dirugikan dengan munculnya isu dan pemberitaan negatif mengenai Swap Mitratel.
Dikatakan oleh Achsanul, BPK mengaudit proses tender namun hasilnya sesuai dan tidak ada yang aneh. Justru muncul isu negatif yang berakibat saham PT Telkom turun dan itu merugikan Negara. Achsanul menegaskan proses tender antara PT Telkom dengan PT TBIG Tbk dalam proyek Swap Mitratel berjalan transparan sehingga bisnis tersebut dapat berlangsung lancar.
Terlebih lagi BPK tidak pernah merilis kerugian negara terkait Swap Mitratel karena transaksinya belum tuntas terjadi. Justru karena adanya isu yang berkembang mengenai Swap Mitratel ini Negara yang rugi karena saham Telkom terjun bebas dari 2,90 ke 2,15.
Sebelumnya, beberapa pihak menyatakan bahwa Swap Mitratel ini berpotensi merugikan Negara salah satunya adalah Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengungkapkan terdapat indikasi bahwa tukar guling tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp 11 triliun. Menurutnya tindakan pembiaran proses tukar guling saham ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara yang diterima Telkom dari bisnis menara telekomunikasi.
Hal senada juga diungkapkan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi yang menyatakan hasil kerugian bisa berpotensi merugikan Telkom.