"Dalam pesta demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum memiliki sinergitas yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Ada saat dimana Kedaulatan Hukum harus dilakukan".
Isu penolakan hasil Pemilihan Umum (pemilu) oleh kubu Prabowo-Sandi sudah mendominasi panggung politik di Indonesia pasca pemilu. Dugaan kecurangan yang "masif, terstruktur, sistematis dan brutal" oleh Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi (BPN) adalah alasan utama mengapa harus ada penolakan terhadap hasil pemilu.
Penolakan terhadap hasil pemilu bukan isu lagi setelah seruan People Power terus didengungkan oleh para politisi BPN. Bukan hanya itu, klaim menang 62% oleh kubu Prabowo-Sandi memastikan bahwa hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan ditolak secara mentah-mentah, mengingat perbedaan hasil antara BPN dan KPU memiliki selisih hampir 16%. Walaupun belum ada pengumuman resmi terkait hasil pemilu tetapi dipastikan hasil KPU tidak akan berbeda jauh dari hasil Quick Count.
Penetapan Eggi Sudjana dkk sebagai tersangka dugaan Makar terkait People Power mengakibatkan persepsi dari masyarakat bahwa People Power akan segera tamat dan juga memiliki kemungkinan sikap penolakan terhadap hasil pemilu pun akan selesai.
Namun, dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal sangat kuat sehingga tidak dengan mudah mereka menyerah begitu saja, apalagi dalam beberapa pernyataan, para politisi BPN mengatakan bahwa apapun yang terjadi mereka akan berjuang dan Prabowo Subianto yang akan dilantik pada Oktober nanti.
Memang benar bahwa, penetapan Eggi Sudjana dkk sebagai tersangka mengakhiri seruan People Power apalagi ditambah dengan laporan terbaru yang melaporkan Amin Rais sebagai pelaku dugaan Makar.
Akan tetapi, gerakan boleh diblok, gerakan boleh disalibkan dan gerakan boleh dibunuh tetapi ideologi tidak bisa diblok, ideologi tidak bisa disalibkan dan juga tidak bisa dimatikan.
Dalam pertemuan seluruh BPN di Hotel Grand Sahid Jakarta, BPN memaparkan data dugaan mengenai kecurangan pemilu 2019. Pertemuan tersebut mengindikasikan bahwa dugaan mereka sangat kuat dan tidak akan menyerah begitu saja terhadap hasil pemilu kali ini.
Dalam kesempatan ini, Prabowo mengatakan bahwa walaupun ia menunggu hasil KPU tetapi ia tidak akan percaya pada hasil tersebut.
"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin melalui detik.com.