Masih ingatkah anda semua dengan imbauan Prabowo yang memohon agar massa tidak turun ke jalan saat persidangan MK? Ternyata imbauan tersebut hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan oleh massa pendukung Prabowo yang berasal dari kelompok-kelompok terafiliasi dengan gerakan 212. Seperti GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), FPI (Front Pembela Islam), Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, dan FUI (Front Umat Islam).
Mereka telah melakukan aksi demo saat sidang pertama dan kedua PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) pada tanggal 14 Juni dan 18 Juni yang lalu. Bahkan ada rencana aksi demo lanjutan menjelang hari pembacaan putusan sidang. Oleh karena itu, pihak BPN Prabowo-Sandi mengimbau kembali agar seluruh pendukung capres 02 tidak menggelar aksi dan menyerahkan proses hukum ke MK. Jubir BPN Andre Rosiade mengatan, "Ya tentu kami tidak mengintervensi ya. Kami menghormati pilihan teman-teman PA 212, tapi kami mengimbau, BPN tetap akan mengimbau kepada seluruh pendukung agar tidak hadir."
Imbauan tersebut terjadi sejak ada rencana PA 212 yang ingin menggelar aksi di MK pada 26 Juni 2019. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin angkat bicara perihal aksi demo yang akan diadakan. Ia mengatakan "Tuntutannya agar hakim MK bertindak adil dan tidak takut akan intervensi dari pihak mana pun untuk segera mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf."
Novel juga menambahkan bahwa rangkaian aksi tidak hanya dilakukan oleh PA 212. Ia mengaku pada tanggal lainnya seperti tanggal 24, 25, 27, dan 28, akan digelar aksi oleh kelompok atau ormas lain. Kita pun bisa menebak, apabila dia tahu akan ada aksi lainnya, maka massa yang menggelar demo adalah massa yang serupa dengan massa PA 212 seperti FPI dan GNPF Ulama.
Ihwal dari tujuan aksi yang akan diadakan menurut Novel Bamukmin bukan karena politik. Apakah kita bisa mempercayai ucapannya bahwa aksi dalam kasus sidang sengketa Pilpres bukan terkait politik? suatu hal yang absurd!
Tahukah anda, bahwa Novel Bamukmin adalah Anggota Tim Advokasi BPN Prabowo Sandi, tidak mungkin ia tak tahu maksud dari imbauan Prabowo dan BPN agar tidak menggelar aksi. Sepertinya BPN benar-benar telah disusupi berbagai macam setan gundul.
Tak cuma terjadi sekali, di aksi demo sidang PHPU sebelumnya, ada beberapa oknum BPN yang turut terlibat dalam menggelar aksi, misalnya juru kampanye BPN Ansufri Idrus Sambo yang menggelar demo saat sidang kedua. Sehingga, jadi pertanyaan, apa tujuan dari aksi itu? Bukankah hasil persidangan tidak akan berubah dengan turun ataupun tidaknya mereka ke jalan. Kita pun bisa menebak, aksi seperti massa PA 212 yang akan digelar adalah cara untuk melakukan intimidasi pada MK.
Para hakim MK tidak akan bisa terintimidasi. Mereka adalah pihak yang sangat objektif. Bvitri Susanti, Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yakin para hakim MK bersikap independen selama proses persidangan sengketa pemilihan presiden.
Muncul pertanyaan yang menggelitik, kenapa imbauan dari Prabowo tersebut tidak diindahkan oleh massa pendukungnya sendiri? Apakah mereka ada kepentingan lain? Mari kita sedikit beranalisa. Andaikan saja Prabowo kalah di MK karena memang keputusan hakim yang menyatakan seperti itu, maka massa yang turun ke jalan ini, tentunya akan makin keras melakukan protes, bahkan kemungkinan dapat berujung rusuh.
Mereka tidak akan menerima kekalahan. Bagaikan dunia hanya diisi warna hitam dan putih, maka apabila mereka kalah, berarti mereka tentunya akan berpikir bahwa para hakim MK tidak independen.
Merekalah putih, yang lain hitam. Ingat kembali pernyataan Novel Bamukmin sebelumnya, ia menuntut agar hakim tidak takut akan intervensi dari pihak mana pun untuk segera mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf. Artinya, mereka tidak akan menghargai hasil sidang MK yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.