Lihat ke Halaman Asli

Negara KITA

Keterangan

TNI Siap Hadapi Perusak Demokrasi

Diperbarui: 10 April 2019   18:22

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto [Foto: Fathur Rochman]

Acara latihan penanggulangan terorisme Satgultor (Satuan Penanggulangan Teroris) TNI di Ancol, Jakarta Utara pada 9 April 2019 tidak hanya menyajikan simulasi latihan dalam melawan teroris. Ada juga pernyataan tegas dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai pelatihan. Perwira tinggi Angkatan Udara itu mengatakan bahwa pihaknya siap mengamankan Pemilu 2019. Dia juga tekankan bahwa politik TNI adalah politik negara. Artinya, ia memastikan bahwa TNI netral dalam pesta demokrasi.

Oleh karena itu, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan apabila ada pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika maka akan berhadapan dengan TNI. Ketegasan sikap dari Panglima TNI Hadi Thajanto tersebut merupakan wujud dari kenetralan TNI dalam rangka menyambut pesta demokrasi 2019. Kenetralan TNI ini adalah bentuk dari politik TNI yang juga politik negara. Artinya, TNI netral demi menjalankan fungsinya sebagai penjaga keutuhan dan kestabilan NKRI. Ketegasan sikap TNI seharusnya menjadi deterrent atau pencegah bagi pihak manapun yang ingin mengganggu kestabilan politik negeri ini.

Potensi rusaknya kestabilan NKRI ingatkan lagi pada Amien Rais sebagai kubu oposisi di Pilpres 2019 yang ingin mewacanakan "People Power". Yakni menggerakkan massa apabila terdapat indikasi kecurangan Pemilu. Mantan Ketua MPR tersebut tidak ingin menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikannya. Padahal negara ini adalah negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi sehingga memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pilpres. 'People Power' Amie Rais justru menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Terlebih lagi, apabila ia menemukan hasil Pemilu tidak sesuai dengan keinginannya walau tanpa ada bukti yang kuat akan kecurangan, maka ia bisa saja tetap menggalang massa untuk menolak hasil Pemilu.

Sikap seperti itulah yang termasuk ke dalam merusak stabilitas politik dan jalannya demokrasi seperti yang Panglima TNI utarakan. Pabila Amien Rais tetap menggunakan langkah yang mampu mencederai demokrasi tersebut, maka ia harus siap berhadapan dengan TNI yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas NKRI. Siapapun pihaknya, bagi yang mengganggu stabilitas politik dan jalannya demokrasi akan berhadapan dengan TNI.

Sumber:

1. Liputan 6 [Panglima Hadi: Siapa yang Mengganggu Pemilu Berhadapan dengan TNI]

2. Tempo [Pengamat: People Power Amien Rais Bentuk Provokasi Demokrasi]




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline