Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi yang sering mengalami pergolakan. Bahkan sejak mula bergabungnya Bumi Cendrawasih ke naungan Republik Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya berbagai gejolak di Papua dan Papua Barat adalah terkait kesejahteraan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Bumi Papua.
Teranyar, pemerintah telah melakukan evaluasi rutin dan langkah-langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selasa, 10 Maret 2020, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan draf Instruksi Presiden (Inpres) yang merupakan lanjutan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017.
Draf baru ini memusatkan pembangunan Papua di bawah koordinasi Bappenas yang sebelumnya juga dipegang oleh Kemenko Polhukam terkait pengamanan. Artinya baik pembangunan maupun keamanan, semuanya nanti akan dipegang oleh Bappenas dengan penekanan pada pendekatan kesejahteraan. Lewat koordinasi tunggal dari Bappenas, wujud pembangunan Papua akan terlihat sebagai satu kesatuan dan tidak sendiri-sendiri.
Sumber : CNN Indonesia [Draf Inpres Baru, Mahfud Sebut Bappenas Pimpin Urusan Papua]
Formula baru ini menandakan pembangunan Papua dan Papua Barat berada di posisi terdepan, sedangkan penindakan terkait keamanan lebih ditekankan dalam hal mengawal pembangunan.
Oleh karena itu aparat keamanan TNI-Polri tidak akan ditarik dari Papua di tengah proses pembangunan Papua seperti yang diinginkan beberapa pihak. Mahfud MD menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ditarik dari Papua. Ia menambahkan, apabila RI mau, maka kelompok bersenjata yang terus mengganggu di Papua dapat dengan mudah dibasmi. Tapi pemerintah tak ingin menempuh jalan pedang untuk mengamankan situasi. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Sumber: Kompas [TNI-Polri Diusulkan Hengkang dari Papua, Mahfud: Enggak Mungkin!]
Harus digarisbawahi dan dipahami oleh pihak yang ingin aparat keamanan ditarik dari Bumi Cendrawasih bahwa tidak ditariknya TNI-Polri dari Papua bukan berarti untuk meneror warga seperti yang dilakukan KKB. TNI-Polri tetap berada di Papua untuk mengawal pembangunan Papua yang bertujuan menyetarakan Papua dengan provinsi lainnya dalam hal pembangunan dan kesejahteraan.
Akan sangat baik apabila formulasi baru ini diiringi dengan perubahan gaya TNI-Polri mengenakan ornamen dan elemen kebudayaan Papua dalam seragam pengawalan. Hal ini dilakukan demi mengubah kesan militeristik menjadi pengawalan bersahabat.
Mungkin nantinya dalam mengawal pembangunan di Papua, TNI-Polri dapat menggunakan ornamen rumbai di kepala seperti yang terlihat di pakaian adat Papua.