Lihat ke Halaman Asli

Analisa Sederhana: Kejanggalan Data KPK Watch

Diperbarui: 24 Juni 2015   00:08

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

1396489572641258478

Beberapa waktu yang lalu, saya blog walking dan menemukan sebuah ulasan menarik mengenai data korupsi yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan ke-valid-annya. Beberapa data grafik korupsi parpol yang mencantumkan sumber dari KPK Watch bertebaran di sosial media. Berdasarkan kicauan di lini masa KPK Watch (@KPKWatch_RI), dapat dikatakan bahwa KPK Watch mengambil data korupsi parpol dari website Indonesian Coruption Watch (ICW). Namun pihak ICW menolak bahwa data tersebut bersumber dari website nya..

Saya pun mencoba stalking ke lini masanya Sahabat ICW. Dan menemukan anjuran sebagai berikut..

[caption id="attachment_301634" align="alignnone" width="640" caption="sumber : lini masa @sahabatICW"][/caption]

Kemudian saya masuk ke link ini:

http://novi-ratnanoviasari.blogspot.com/2014/03/indeks-korupsi-partai-politik-versi-kpk.html

Ada yang menarik, salah satu artikel yang ada di link ini adalah tentang Jokowi, beliau sangat memuji2 jokowi, apakah beliau pendukungnya? atau pendukung PDIP?  wallahu ‘alam.

Saya sempat capture agar tak dituduh hoax.. Hehe..

[caption id="attachment_301635" align="alignnone" width="435" caption="sumber : web pribadi Novi.. (link ada di dalam tulisan)"]

13964897001968930112

[/caption]

Well, untuk hal ini, saya mencoba berpandangan objektif. Saya rasa kita semua sepakat, bahwa korupsi adalah penyakit kronis yang sudah mendarah daging di negara kita, Indonesia.

Kita kembali membahas link yg direkomendasikan ICW. Ternyata link itu mengkritisi rilis KPKwatch tentang partai-partai korupsi, namun menurut saya,sangat tidak substansial dan cenderung emosi.

Mari simak redaksi kalimatnya :

[caption id="attachment_301636" align="alignnone" width="448" caption="sumber : blog pribadi an Novi"]

13964898241273083458

[/caption]

Saya rasa, sangat penting kita mengukur prestasi korupsi mulai cikal bakal kelahiran KPK pada tahun 2002, meskipun disahkan oleh presiden tahun 2003 dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Periode pengukuran 2002 – 2014 sangat ideal. Sejatinya tidak bisa dipisahkan kedua rentang waktu itu. Jangan sampai partai politik membuat rilis tahun 2009 – 2014, karena amat sangat jelas ini akan menihilkan korupsi dibawah tahun 2009 yg sangat banyak.

Saya sangat sependapat dengan tulisan mba novi bahwa ada 2x pemilu, sehingga jika kita ingin membuat index korupsi, pembagi 2 periode harus memasukkan data jumlah pemilih tahun 2004 dan 2009.  Nah, kenapa KPKwatch_RI hanya memakai data 2009, apa ada data yg disembunyikan ?

Sebelum menjawab data yg disembunyaikan KPKwatch_RI, saya coba lihat ada twit2 KPKwatch dengan Gerindra:

[caption id="attachment_301640" align="alignnone" width="640" caption="sumber : lini masa @KPKWatch_RI"]

1396490158416372009

[/caption]

Entahlah. Semoga saya salah karena menganggap ini sebagai “kedekatan” KPKwatch_RI dengan Gerindra

[caption id="attachment_301641" align="alignnone" width="426" caption="sumber : lini masa @KPKWatch_RI"]

13964902131952731960

[/caption]

Menurut saya, sangat jarang jika akun-akun ber-genre serius terlihat seperti berdialog.  Twit tersebut berasal dari relawan Prabowo tentang KPKwatch_RI, yang sekilas memang professional.

Jika KPKwatch_RI di backup oleh LIPI dan mahasiswa aktifis anti korupsi. Keren juga ya..

[caption id="attachment_301642" align="alignnone" width="640" caption="sumber : lini masa akun @RelawanPrabowo"]

13964902661726476945

[/caption]

Bagi saya pribadi, siapapun yang ada dibelakang KPKwatch, seharusnya semakin menyadarkan kita untuk bicara dengan data. Sampai di sini data KPKwatch_RI bisa dibilang valid, karena setelah saya coba cek link-link yang di share di TL twitternya, maupun nama-nama yang dishare di kasusnya, memang benar ada dan valid.

Misalnya grafik ini :

[caption id="attachment_301645" align="alignnone" width="543" caption="sumber : web KPK Watch (kpkwatch.webs.com)"]

13964907121416488052

[/caption]

Yang saya tangkap dari analisa dan ‘keluhan’ Mbak Novi adalah index, dan nama jabatan. Untuk index, saya setuju agar KPKwatch_RI memperbaiki dengan bilangan pembagi hasil pemilu 2004 dan 2009. Karena jika hasil Index korupsi hanya di bagi tahun 2009, maka hasilnya seperti rilis KPKwatch_RI berikut ini:

[caption id="attachment_301646" align="alignnone" width="544" caption="sumber web kpk watch"]

13964907321737183083

[/caption]

Namun, jika saya bagi dengan jumlah pembagi hasil pemilu 2004:

[caption id="attachment_301647" align="alignnone" width="539" caption="sumber : partai.info"]

13964908911013067269

[/caption]

Dan Pemilu 2009:

[caption id="attachment_301648" align="alignnone" width="342" caption="sumber : partai.info"]

13964909061257570925

[/caption]

Maka saya mendapatkan hasil index menurut perhitungan saya sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline