Joko Widodo dalam rapat paripurna yang pertama di tahun 2017 Rabu (4/1/2017) menyampaikan beberapa hal terkait fokus pemerintah pada pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial. Dalam kurun setahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk pemerataan. Namun, kesenjangan masih ada, terbukti dengan gini ratio sebesar 0,397 (kategori rendah).
Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi pada Desember 2016 untuk 82 kota di Indonesia. Ada 78 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar 2,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 124,94. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Padangsidimpuan dan Tembilahan sebesar 0,02 persen.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Berdasarkan series angka inflasi tersebut, bisa kita berikan apresiasi bahwa pemerintah sudah berusaha keras menekan angka inflasi terutama pada hari-hari besar dimana konsumsi masyarakat meningkat. Pada Bulan Juli tahun 2015 inflasi yakni sebesar 0,93 persen, mengalami peningkatan yang drastis. Namun, pada bulan yang sama tahun 2016, inflasi dapat ditekan hanya sebesar 0,69 persen. Demikian juga untuk Hari Raya Natal dan menjelang tahun baru. Tercatat Desember 2015, terjadi inflasi sebesar 0,96 persen, sedangkan Desember 2016 inflasi hanya sebesar 0,42 persen, bahkan menurun terhadap November 2016. Artinya ditekan menjadi 2 (dua) kali lipat dibandingkan bulan Desember 2015.Perlu dicatat, sebelum puasa dan lebaran, Jokowi telah memerintahkan untuk menurunkan harga yang selama ini terus meningkat menjelang hari raya. Upaya tersebut paling tidak sudah memberikan pengaruh bagi laju inflasi tahun 2016. Adanya peningkatan konsumsi masyarakat dan besarnya biaya logistik, masih bisa menurunkan bahan makanan pokok yang umumnya menjadi incaran masyarakat.
Namun, kebijakan ini belum bisa merata terealisasi. Terlihat dari inflasi di beberapa kota di luar Pulau Jawa yang lebih dominan. Pemerintah perlu pengawasan intensif melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sepanjang tahun 2016, ada 8 kali kota di Pulau Sumatera menjadi kota dengan inflasi tertinggi secara nasional. Untuk mengurangi kesenjangan sosial dimana menjadi fokus pemerintah untuk tahun 2017, salah satunya dengan memperhatikan inflasi atau kenaikan harga. Hal ini agar masyarakat golongan menengah ke bawah bisa merasakan penghasilannya tanpa harus terkuras untuk menutupi biaya bahan makanan pokok yang mahal.
Dari 82 kota inflasi di Indonesia, dalam kurun waktu setahun, Kota Sibolga telah 3 (tiga) kali menjadi kota dengan inflasi tertinggi secara nasional, yakni Januari, September, dan Oktober. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah. Apakah masih ada penumpukan stok oleh distributor? Padahal kota ini salah satu pelabuhan armada melalui Pantai Barat Sumatera. Pemerintah diharapkan terus menekan angka inflasi terutama dalam penyediaan stok dengan menambah jumlah armada atau bahkan jadwal beroperasi armada. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan pengawasan harga-harga hingga ke tingkat yang lebih rendah. Hal ini akan berdampak pada pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Perlunya industri untuk mengolah hasil laut dari nelayan di pulau-pulau kecil yang notabene menghasilkan komoditas ikan yang kemudian dijual ke luar daerah. Hal ini untuk mengurangi biaya ke luar daerah untuk pengolahan. Dampaknya tentu akan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Selama 3 tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan inflasi tahunan. Menurut BI (Bank Indonesia), inflasi tahun 2016 merupakan inflasi terendah sejak tahun 2010. Namun, menjadi perhatian pemerintah terhadap komoditas yang secara drastis bisa meningkatkan inflasi. Tahun 2016 kelompok bahan makanan memberikan andil terbesar terhadap inflasi. Komoditas cabai merah dan rokok kretek filter memberikan andil dominan masing-masing sebesar 0,35 persen dan 0,18 persen.
Salah satu cara mengurangi inflasi khususnya dari komoditas cabai merah adalah dengan memanfaatkan lahan untuk bertani cabai merah terutama di wilayah yang jauh dan memerlukan waktu yang lama dalam distribusi logistik. Pemerintah memberikan akses kepada petani untuk mengelola lahan kosong yang tersedia, tanpa harus mengalihkan fungsi lahan. Selain membantu perekonomian petani, juga mengurangi kesenjangan sosial yang masih curam.
Konsistensi pemerintah dalam pengendalian inflasi sangat diperlukan seperti halnya tahun 2016. Sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan tentunya mengurangi kesenjangan sosial.