Pemilihan umum atau pemilu tahun depan akan dimeriahkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, salah satu tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin bangsa untuk membawa peradaban yang menyejahterakan masyarakat bukan sekadar memilih kepala negara selama lima tahun ke depan.
Berbicara pemimpin tentu sudah menjadi keharusan bahwa memilihnya juga harus mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah bagaimana visi dan misi pemimpin tersebut untuk menyejahterakan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya negara yang ada dengan bijak.
Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih pemimpin ke depan adalah dengan melihat bagaimana paradigma pemimpin tentang strategi pengelolaan kekayaan Indonesia disektor maritim.
Saat ini terdapat kurang lebih 1.500.000 pelaut dan 100.000 kapal di seluruh dunia terlibat dalam perdagangan dunia. Keterlibatan aktivitas para pelaut di berbagai sektor bisnis dan ekonomi masyarakat mampu mempengaruhi kehidupan dan ekonomi sekitar tujuh miliar orang di dunia saat ini.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor maritim akan menjadi pemimpin dunia. Tentunya bagi Indonesia, peluang ini akan menjadi potensi yang sangat besar sehingga Indonesia mampu mempengaruhi hegemoni ekonomi Asia dan dunia.
Indonesia memiliki sejarah panjang terkait pengelolaan sektor maritim. Secara historis, Kerajaan Sriwijaya adalah negara maritim yang kuat yang menguasai seluruh wilayah Sumatera, Selat Malaka ke Tanah Genting Kra serta pengiriman ekspedisi perdagangan ke pulau Jawa.
Pada puncaknya, Sriwijaya menjadi penguasa Selat Malaka dan mengendalikan rute perdagangan kawasan.
Kepemimpinan maritim telah mengakar pada bangsa Indonesia di mana kepemimpinan maritim telah ada dalam jiwa para pemimpin bangsa ini sejak lama. Sumpah Palapa sebagai sumpah diucapkan oleh Gajah Mada saat upacara pengangkatan sebagai Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit menjadi bukti keberpihakan para pemimpin dahulu terhadap sektor maritim. Dan secara geografis Indonesia adalah negara dengan potensi maritim yang sangat besar.
Berdasarkan data Pusat untuk Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Indonesia (PUSHIDROSAL) potensi maritim bangsa Indonesia terdiri dari perairan pedalaman dan pulau-pulau sebesar 3.110.000 Km2 dan laut teritorial sebesar 290.000 km2.
Total wilayah kedaulatan, terdiri dari Zona Tambahan yang meliputi wilayah 270.000 km2, Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km2, area Landasan Kontinental 2.800.000 km2. Wilayah perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2, wilayah Republik Indonesia (tanah + air) adalah 8.300.000 km2. Panjang garis pantai adalah 108.000 km.