Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya nya yang melimpah. Melalui beragam sumber daya alam dan sumber daya manusia, seharusnya bisa menghasilkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tetapi nyatanya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pemerataan manfaatnya justru menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satunya seperti kemiskinan.
Meskipun terdapat beberapa penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, namun tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia yang sangat kompleks dan beragam. Termasuk kurangnya akses pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan akses terbatas ke layanan kesehatan dan sosial.
Jika mengarah pada pembangunan sosial, kemiskinan dapat menjadi penghambat bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Karena individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya. Sedangkan pembangunan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun kemampuan mereka, dan berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas. Dengan pembangunan sosial yang berkelanjutan juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi stratifikasi sosial yang sering kali menjadi penyebab kemiskinan yang signifikan. Karena stratifikasi sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keberhasilan seseorang.
Dalam masyarakat yang terstruktur secara stratifikasi, kelompok sosial yang berada di lapisan bawah biasanya memiliki akses yang terbatas. Mulai dari sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka lebih rentan terhadap kemiskinan. Maka upaya pengentasan kemiskinan harus diintegrasikan demi pembangunan sosial yang holistik dan berkelanjutan.
Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program menggunakan strategi pendekatan statis. Yang dimana pemerintah meluncurkan program seperti, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk akses pendidikan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk akses pangan. Dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin.
Di sisi lain, pemerintah juga mengakui bahwa sudah mengeluarkan dana lebih dari Rp450 triliun, namun pengentasan kemiskinan masih belum efektif. Ini tejadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat membuat program yang disusun cenderung tidak tepat sasaran.
Masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan tetap akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara masyarakat kelas atas justru memperoleh manfaat dari program tersebut. Parahnya lagi, mengingat adanya kasus praktik korupsi di dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
Dana bantuan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, kemiskinan akan semakin terjebak dalam lingkaran setan, sementara orang-orang kelas atas menjadi semakin kaya dan berkuasa. Meskipun pelaku sudah mendapatkan hukumannya, tetapi korupsi dalam program bantuan sosial ini pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas bantuan yang diberikan.
Bagaimana kemiskinan di Indonesia dapat diberantas jika hanya ada campur tangan dari beberapa pihak saja? Jelas, dalam upaya mengatasi kemiskinan dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi nirlaba, dan sektor swasta. Namun nyatanya, mantan Menteri Sosial lah yang bahkan menyebabkan kemiskinan. Ini yang seharusnya menyadarkan kita semua akan masalah kemiskinan yang terus merajalela. Memang tidak ada yang bisa di harapkan selain diri kita sendiri.