Isu politik identitas tengah mengemuka dalam wacana politik kontemporer di Tanah Air. Politik identitas, pada intinya, merujuk pada gagasan bahwa orang-orang dari latar belakang atau identitas tertentu memiliki agenda dan kepentingan politik spesifik pada identitas tertentu.
Menurut Leo Suryadinata, pakar politik Indonesia dari Univerity of Singapore, "Indonesia rentan konflik akibat sentimen politik identitas, karena masyarakatnya sangat beragam dari sisi etnis, agama, dan budaya." Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mary Hawkesworth, profesor ilmu politik dari Rutgers University, "Politik identitas berakar dari pengakuan perbedaan, pengalaman berbeda dari ketidakadilan, dan solidaritas di antara mereka yang berbagi identitas politik yang sama."
Politik identitas sejatinya tidak bisa dipisahkan dalam konteks Indonesia yang sangat beragam karena Kecenderungan umum dalam politik identitas adalah bahwa kelompok kecil yang berbeda semakin berupaya mempromosikan kepentingan sempit mereka sendiri, tanpa memedulikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Beberapa contoh konflik atas dasar politik identitas yang terjadi baru-baru ini di antaranya ketegangan antara aktivis LGBT versus kelompok agama konservatif, sentimen anti-imigran versus kaum multikulturalis, hingga gerakan 'black lives matter' melawan diskriminasi rasial yang diduga dilakukan oleh pihak berwajib.
Contoh lain di Indonesia Misalnya pada kasus pilkada DKI 2017 mencuatnya isu Politik Identitas pada Calon Gubernur karena telah memanfaatkan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon petahana. Calon penantang memanfaatkan momen kemarahan Masyarakat muslim Jakarta untuk mendulang suara.
Sebagai contoh lain, gerakan-gerakan hak sipil berbasis ras atau etnis di Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari warisan perbudakan dan diskriminasi sistemik yang terjadi sejak lama di negara tersebut. Untuk itu diperlukan analisis kritis melampaui narasi mainstream guna mengungkap akar masalah dari konflik dan ketegangan politik atas dasar identitas.
Dalam kasus-kasus tersebut, sudut pandang antropologi politik dapat memberi wawasan mendalam perihal akar masalah dari konflik atas nama politik identitas di Indonesia. Menurut Greg Acciaioli, antropolog University of Western Australia, "Diperlukan pemahaman lintas sejarah, budaya, dan struktur kuasa untuk melacak asal muasal persoalan politik identitas di Indonesia."
Akhir-akhir ini, wacana seputar politik identitas kerap ditandai dengan polarisasi dan ketegangan antarkelompok. Dalam situasi tersebut, sudut pandang antropologi politik dapat memberikan wawasan berharga dalam memahami akar permasalahan dari politik identitas itu sendiri. Antropologi politik menempatkan politik identitas dalam konteks sosial-budaya yang lebih luas. Kecenderungan politik identitas perlu ditelisik melalui pemahaman mendalam mengenai dinamika historis, konstruksi budaya, dan relasi kuasa yang terjadi dalam masyarakat.
Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa politisasi identitas justru penting untuk memberikan suara pada kelompok-kelompok marginal yang sebelumnya terpinggirkan. Gerakan-gerakan berbasis identitas telah membawa isu penting tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia ke ruang publik, isu-isu yang sebelumnya diabaikan atau ditindas kemudian dapat secara langsung dikemukakan di hadapan publik.
Lebih jauh lagi, antropologi politik mengkaji bagaimana batas-batas identitas politik itu sendiri dibentuk dan dipertahankan. Identitas kultural bukanlah sesuatu yang inheren, tetapi dikonstruksi secara sosial dan politis untuk mempromosikan ideologi dan kepentingan tertentu.
Sejauh ini belum ada konsensus mengenai bagaimana politik identitas dapat digunakan untuk memajukan demokrasi dan keadilan sosial, tanpa harus berujung pada konflik atau kontraproduktif. Ini merupakan tantangan besar di Indonesia saat ini. Dengan demikian, melalui kacamata antropologi politik dapat dipahami bahwa kasus-kasus konflik identitas tidak semata akibat perbedaan nilai atau keyakinan, namun sesungguhnya berakar dari reproduksi batas-batas identitas politis tertentu oleh elit guna kepentingan mereka sendiri.