Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 76/POJK.07/2016 yang diterbitkan pada tahun 2016, inklusi keuangan didefinisikan sebagai tersedianya akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan akses ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem, produk, dan layanan keuangan, serta memastikan tersedianya layanan keuangan formal. Dalam hal ini, akses terhadap produk, sistem, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti biaya yang terjangkau, efektivitas dan efisiensi, serta kualitas layanan tersebut.
Inklusi keuangan penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan inklusi keuangan, lebih banyak individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengakses pembiayaan, tabungan, dan produk asuransi yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan dan menghadapi risiko. Selain itu, inklusi keuangan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis.
Literasi dan inklusi keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Literasi keuangan yang baik memungkinkan individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas, mengelola pengeluaran, menabung, berinvestasi, serta memahami risiko dan manfaat dari produk keuangan yang tersedia. Sementara itu, inklusi keuangan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal, dapat mengakses berbagai produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 65,43% sedangkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 75,02% dengan gap 9,59%. Ini menunjukkan bahwa hampir masyarakat Indonesia mengerti apa itu inklusi keuangan, namun masih ada kesenjangan antara pemahaman tentang produk dan layanan keuangan dengan tingkat partisipasi mereka dalam sistem keuangan formal.
Meskipun akses ke layanan keuangan telah cukup terbuka luas, dengan lebih dari 75% masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan formal, pemahaman yang kurang mendalam tentang produk keuangan dan cara penggunaannya menjadi tantangan. Gap ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki akses, banyak yang belum sepenuhnya memahami cara mengelola keuangan mereka secara efektif, mengelola risiko finansial, atau memanfaatkan produk keuangan secara optimal.
Untuk menutupi gap tersebut, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi keuangan, agar masyarakat tidak hanya sekadar memiliki akses, tetapi juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan finansial yang cerdas. Program edukasi, pelatihan literasi keuangan, serta penyuluhan terkait produk dan layanan keuangan harus lebih difokuskan kepada segmen-segmen yang masih kurang memahami manfaat dan risiko dari layanan keuangan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil atau di kalangan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Parameter Inklusi Keuangan
Parameter inklusi keuangan merujuk pada indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal. Inklusi keuangan tidak hanya tentang akses ke produk keuangan, tetapi juga tentang bagaimana produk-produk tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Berikut adalah beberapa parameter utama dalam inklusi keuangan. Parameter tersebut antara lain adalah adanya akses terhadap layanan keuangan formal seperti jumlah lembaga keuangan yang tersedia, jangkauan cabang dan layanan digital dan ketersediaan layanan keuangan di daerah pedesaan; kepemilikan produk keuangan seperti rekening bank, kartu kredit/debit; dompet digital yang semakin berkembang; serta akses ke layanan keuangan untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang melibatkan kemudahan memperoleh pembiayaan, asuransi, dan layanan perbankan yang mendukung operasional usaha mereka.
Selain itu, parameter inklusi keuangan juga mencakup kualitas produk keuangan yang tersedia untuk masyarakat, memastikan bahwa layanan keuangan yang ada tidak hanya mudah diakses tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau dan memenuhi standar kualitas yang baik. Penyuluhan dan edukasi keuangan juga menjadi bagian dari inklusi keuangan, karena meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola produk keuangan secara bijak akan meningkatkan penggunaan layanan tersebut dengan cara yang lebih produktif dan bertanggung jawab
Keamanan transaksi dan perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dalam parameter inklusi keuangan. Masyarakat perlu merasa aman saat menggunakan layanan keuangan, baik itu di bank tradisional maupun melalui platform fintech. Oleh karena itu, peraturan yang jelas dan perlindungan konsumen harus ditegakkan untuk menghindari penipuan, risiko kehilangan data pribadi, serta praktik yang merugikan konsumen. Keamanan dan transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dan memfasilitasi penggunaan layanan keuangan dengan lebih luas.
Dengan berkembangnya infrastruktur keuangan digital dan kemudahan dalam akses ke layanan keuangan berbasis teknologi, seperti dompet digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi, semakin banyak masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kelompok yang sebelumnya tidak terlayani, dapat mengakses produk keuangan. Keberadaan teknologi ini memungkinkan proses pendaftaran, transaksi, dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.