Pada saat Politik local pasca orde baru memberikan dampak yang diamatral. Keadaan ini disebabkan oleh tarik- menarik kepentingan pusat dan daerah, ditambah lagi dengan wujud otonomi daerah dan pemekaran daerah (redistricting). Politik local karena hasilnya yang beraneka ragam menghasilkan dua implikasi yaitu menghasilkan kebaikan bersama bagi masyarakat (dampak positif) dan dampak negative. Kebaikan bersama yang dimaksud disini seperti pegawai negeri sipil daerah yang lebih berwajah abdi masyarakat, peningkatan pelayanan administrative yang lebih baik dan dekat bagi public, infrastruktur yang semakin manusiawi, layanan kesehatan yang cukup memuaskan dibeberapa daerah. Selain itu, kondisi politik local di Indonesia saat ini juga menunjukkan realitas positifnya dengan dibenarkannya masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung yang sekaligus memberangus mekanisme dropping elit dari pusat seperti pada masa orde baru. Mulai bermunculannya, kepala – kepala daerah perempuan, terealisasinya pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun demikian politik orde baru menghadirkan dampak negative dengan asumsi bahwa ada free rider (s) dalam setiap transformasi politik, begitu pula halnya ketika mekanisme dan logika baru politik hadir pasca lengsernya Soeharto.
Kemudia pada saat Politik pasca orde baru merefleksikan logika dan mekanisme politik baru bagi masyarakat dan (elit) disemua level kepolitikan. Politik baru menggambarkan resistensi terhadap politik lama yang otokratik, represif dan memusat (sentralisme). Interpretasi atas politik baru juga dipahami sebagai lahirnya polisentrisme atas konsekuensi dari desentralisasi. Sebagai dampak dari tumbuhnya politik baru dan polisentrisme di Indonesia lanskap politik dilevel local turut berubah. Otonomi daerah, redistricting, dan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) adalah sebagian wujudnya. Namun demikian, tidak semua kemunculan politik baru menghadirkan kebaikan bersama bagi warga masyarakat. Misalnya di India, politik local di india sangat dinamik dan rentan akan ledakan manipulasi politik. Hal yang kurang lebih sama terjadi di Camacari Brazil. Politik baru di camacari mendorong munculnya klientisme antara elit ekonomi dan politik sehingga menyulut ungofernability yang akut (tidak berfungsinya kata pemerintahan secara efektif dan efisien). Kasus mengenai hadirnya elit politik informal dalam politik local memang tengah mewabah di negara demokrasi baru pasca runtuhnya otokratik. Di Filipina negara demokrasi yang dikenal dengan gerakan people power. Hal serupa berlaku di Thailand. Merujuk pada kajian McVery dalam buku “Money and power in provincial Thailand”. Para bos local dan juga (local strongmen) menjadi realitas dalam kehidupan politik di Thailand. Diantara kepelikan tersebut bermunculan bos – bos ekonomi yang menjadi elit politik formal maupun local strongman dalam elit politik local. Pada masa ini dinamika politik di Indonesia berubah sepanjang waktu, politik local di nusantara menunjukkan potret buram, masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak berpihak. Berbagai bentuk pajak dan upeti ditarik oleh para penguasa melalui aparatur represifnya yang menjadikan kondisi ekonomimasyarakat semakin terpuruk. Meski demikian, kehadiran dan kiprah para orang kuat local telah menegaskan atas melembaganya local strongmen dan polisentrisme dimasa lalu. Politik local di Indonesia semakin dinamik setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan masyarakat mulai merembes masuk ke lembaga- lembaga formal. Selama 30 tahun lebih Indonesia dibawah kekuasaan rezim otokratik (1966- 1998), system politik ditingkat pusat maupun local sangat terkontrol oleh pusat kuasa di Jakarta. Control tidak hanya dilakukan Jakarta pada lembaga sipil dipemerintahan (didaerah saja), tetapi juga dilaksanakan pada lembaga kemiliteran. Dalam cara pandang lain, local strongmen juga muncul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan orde baru, kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, industrialisasi, dan mobilisasi social di Indonesia. Sedangkan keberadaan preman semi- resmi seperti pemuda pancasila pada era orde baru dirasa perlu oleh para elit politik local (formal) khususnya untuk memastikan kestanilan politik, misalnya pada golkar yang memastikan menang diwilayahnya. Para elit politik local formal akan mendapat distribusi sumber – sumber daya ekonomi yang berlebih dari pusat. Hal ini telah dimanfaatkan oleh elit politik local formal maupun informal (baca: preman yang telah bekerjasama dengan elit local) untuk menciptakan kesempatan memperkaya diri.
Selanjutnya pada saat politik local orde reformasi terjadi ilusi Perubahan haluan dari politik lama yang tersentralisasi dan terkontrol kepada politik baru yang terdesentralisasi dengan egaliter membawa angin segar bagi politik local di Indonesia, setidaknya pada tahun – tahun pertama reformasi. Para broker politik dan local strongmen dilevel local, yang mulai mengambil alih kekosongan maupun memperkuat akses kontrolnya terhadap politik local. Biasanya kekosongan ini diambil alih oleh broken lama yang pada masa sebelumnya menjadi proksi orde baru. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi para local strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga- lembaga pemerintah daerah dibandingkan masa- masa senelumnya. Dalam konteks lain, politik local juga mesti dipahami sebagai arena persaingan antara tiga kekuatan besar yaitu: (i) birokrat yang berlatar belakang bangsawan yang berhasil bertahan hidup melewati berbagai macam rezim sejak periode colonial; (ii) birokrat yang berasal dari masyarakat awam kebanyakan; (iii) para local strongmen. Meski demikian, implikasi awal transformasi politik local di Indonesia tidak separah seperti yang terjadi di Thailand dimana para local strongmen terpusat pada diri seorang Chao pao dan berkubu- kubu secara lebih kaku. Ini karena peranan ornag kuat local di Indonesia lebih longgar, lebih samar, dan kurang monolitik. Tetapi harus segera dicatat ini terjadi tujuh hingga lima tahun lalu. Kini evolusi orang kuat local di Indonesia, dibeberapa daerah khususnya sudah bertumpu pada pemusatan kekuasaan yang mengarah pada pembentukan dinasti politik local. Arah evolusi tersebut jika mengikuti argumentasi tulisan ini dapat dipastikan akan bermuara pada penguatan politik local yang berbasis local strongmen. Namun tidak dipungkiiri juga berlangsungnya good practices otonomi daerah pada reformasi di daerah- daerah yang tidak mengalami penguasaan oleh orang- orang kuat local seperti uraian diatas.
Dari paparan diatas dapat di Analisis sebagai berikut :
Dari teori – teori yang telah ada layaknya paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa politik local di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan.sedangkan pada masa kemerdekaan politik local terintervensi oleh campur tangan kepentinagan elit politik, kemudian dengan perubahan politik yang terjadi mulai bermunculan bos-bos ekonomi yang menjadi elit politik formal maupun local strongmen. Munculnya local strongmen agar bisa menegtahui latar belakang harus ada perstujuan ( restu) dari penguasa atau dari patron pusat yang ada diwilayah itu atau militer.jika local strongmen ingin naik ketingkat yang lebih tinggi harus mempunyai modal capital social, capital ekonomi, dan capital politik.
Kemudian pada masa orde baru mulai bermunculan orang – orang kuat untuk menegndalikan elit politik local dan sumber lain. Peranan Orang kuat pada era jatuhnya soeharto semakin pesat.mereka yang memiliki kekuasaan (local strongmen) dan uang ( bos ekonomi ) adalah pihak yang paling diuntungkan pada masa demokrasi saat itu.kemudian para elit politik juga pada masa itu tidak hanya mempertarungkan tentang partai – partainya tetapi juga wilayahnya karena menjadi fariabel untuk menentukan elit local.
