Prabowo Subianto Lantik 53 Menteri Kabinet Merah Putih, Luhut Pandjaitan Pimpin Dewan Ekonomi Nasional
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin (21/10). Selain melantik para menteri, Prabowo juga mengangkat Purnawirawan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebuah lembaga yang sempat tidak terdengar perannya selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Sejarah Dewan Ekonomi Nasional
Dewan Ekonomi Nasional pertama kali dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1444 Tahun 1999. Pembentukan DEN bertujuan untuk memperkuat kinerja Kabinet Persatuan Nasional dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis yang melanda Indonesia beberapa tahun sebelumnya.
Pada masa Gus Dur, DEN menjadi forum bagi para ahli ekonomi untuk memberikan nasihat dan pandangan strategis terkait kebijakan ekonomi nasional. Lembaga ini diharapkan dapat membantu pemerintah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara, sesuai dengan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketua DEN Pertama: Emil Salim
Gus Dur menunjuk ekonom senior, Profesor Emil Salim, sebagai Ketua pertama DEN. Dalam sebuah wawancara dengan Majalah Tempo tahun 1999, Emil menjelaskan bahwa tugas utama DEN adalah memberikan nasihat kepada presiden, tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Emil menyebut bahwa Gus Dur memerlukan "second opinion" dalam mengambil keputusan ekonomi, terutama karena kabinet saat itu merupakan hasil koalisi politik.
Prioritas DEN di Era 1999
Pada masa kepemimpinannya, Emil Salim dan tim yang terdiri dari sekitar 12 ekonom fokus pada langkah-langkah pemulihan ekonomi. Tantangan terbesar saat itu adalah mengatasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif, yakni minus 13 persen, dan berada di titik 0 persen pada tahun 1999.
DEN menetapkan beberapa prioritas utama, termasuk penciptaan lapangan kerja, pemulihan sektor perbankan agar sektor riil bisa kembali bergerak, dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak. Emil juga menekankan pentingnya menunda megaproyek demi mengalokasikan dana yang lebih besar untuk rehabilitasi ekonomi.
Menurut Emil, dalam kurun waktu dua tahun, atau tepatnya pada tahun 2001, Indonesia diharapkan sudah pulih dan siap menghadapi tantangan baru seperti Kawasan Perdagangan Bebas Asia yang akan berlaku pada tahun 2003.