Politik identitas adalah istilah yang mengacu pada praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok, seperti ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, sebagai alat untuk memperoleh pengaruh politik dan kekuasaan.
Politik identitas menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Identitas seringkali digunakan sebagai alat politik di setiap pemilihan umum, baik itu pada tingkat pemilu kepala daerah maupun pemilu presiden untuk mendapatkan suara rakyat dan dukungan massa. Dampak dari hal tersebut adalah keberpihakan terhadap salah satu pihak karena menggunakan identitas yang membuat seolah-olah kita wajib untuk memilih sesuai dengan suku, ras, agama, dan identitas daerah masing-masing. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap dinamika demokrasi, karena seharusnya setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih. Selain itu, politik identitas dalam praktik politik di Indonesia juga dapat mempengaruhi ketahanan nasional, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan serta ketidakstabilan politik.
Politik identitas menjadi potensi ancaman bagi demokrasi di Indonesia karena adanya pembentukan aspirasi politik yang terpusat dalam beberapa kelompok, baik itu partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang terkait erat dengan identitas tertentu. Ketika politik diwarnai oleh identitas khusus, risikonya adalah terpecahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang bersaing satu sama lain untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih mengutamakan identitas mereka sendiri daripada kepentingan bersama.
Meskipun sering dikritik karena potensi memecah belah, Politik Identitas juga memiliki dampak positif terhadap demokrasi di Indonesia. Politik identitas sering kali mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk lebih terlibat dalam proses politik. Misalnya, kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan mungkin akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Jadi, politik identitas memiliki dampak yang kompleks terhadap demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, politik identitas dapat meningkatkan partisipasi politik kelompok-kelompok terpinggirkan dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan sosial. Namun, di sisi lain, politik identitas juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengurangi kebebasan individu dalam memilih, karena sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan berdasarkan identitas kelompok. Ini dapat mengarah pada ketidakstabilan politik. Secara keseluruhan, meskipun ada manfaat tertentu, politik identitas cenderung menjadi tantangan bagi keberagaman, persatuan, dan ketahanan demokrasi di Indonesia.
