Pancasila: Pilar Utama Pembangunan Indonesia

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Pembangunan nasional meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil, serta memperkuat kedaulatan negara. Pancasila merupakan falsafah yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut (Sari dan Najicha 2022) Pancasila harus dipandang sebagai kesatuan yang utuh. Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan Indonesia menurut (Afgrinadika dan Najicha 2022) mengandung beberapa nilai yaitu nilai dasar, nilai instrumental. Berdasarkan nilai yang pertama yaitu nilai dasar yang dapat tumbuh dari cita -- cita bangsa untuk menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera, ini dapat dijadikan Langkah pertama yang dapat dijadikan acuan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bermanfaat dan bertujuan untuk memajukan dan memakmurkan bangsa. Berdasarkan nilai kedua yaitu nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, Penjabaran dari nilai dasar ini yang dapat diimplementasikan pemerintah melalui program, maupun rencana -- rencana pembangunan yang telah disusun Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam pembangunan nasional pemerintah dapat mengambil prinsip -- prinsip yang terkandung pada Pancasila untuk menentukan arah pembangunan yang lebih terencana dan tepat sasaran agar cita -- cita agar menjadi bangsa yang sukses dan makmur tercapai.

 Seluruh sila didalam Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pembangunan bangsa. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi prinsip pertama dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sila pertama, hal ini menjadi dasar dalam pembangunan nasional yang berwawasan keagamaan dan menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia. Dalam pembangunan nasional, prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan-Nya sebagai sumber inspirasi dalam setiap langkah pembangunan. Hal ini juga mengajarkan kita untuk selalu menghormati nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut (Lintang & Najicha 2022) nilai pada sila pertama dapat menumbuhkan jiwa patriotism dan dapat menumbuhkan pemahaman tentang perbedaan yang ada. Penerapan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan nasional juga berarti bahwa pembangunan harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral. Dalam hal ini, kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, pembangunan nasional yang berwawasan keagamaan akan memastikan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sila pertama juga dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kebijakan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip ini harus senantiasa dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari latar belakang agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan agama dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan keagamaan, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengajarkan kita untuk menanamkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam setiap langkah pembangunan. Dengan semangat ini, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan dengan penuh keikhlasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Selain itu, semangat gotong royong dan kebersamaan juga dapat membantu menjaga kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Sila kedua dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam pembangunan nasional, sila ini memiliki arti yang sangat penting. Sila kedua mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Menurut (Afgrinadika & Najicha 2022) sila kedua dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap saling menghargai karena pada hakikatnya manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus dijadikan sebagai landasan utama. Pembangunan harus dilakukan dengan cara yang adil dan manusiawi, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan rakyat, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sila kedua juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil dan beradab dalam segala aspek kehidupan. Kita harus menghormati hak asasi manusia, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hubungan antarmanusia, kita harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.

Persatuan Indonesia menjadi prinsip ketiga dalam Pancasila. Sebagai prinsip dasar negara, Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk selalu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut (Lintang & Najicha 2022) menjadi bukti bahwa negara mengutamakan bangsa Indonesia. Dalam pembangunan nasional, prinsip Persatuan Indonesia juga sangat penting. Pembangunan nasional harus dilakukan dengan memperhatikan kesatuan dan keutuhan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Kita harus menjaga keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Dengan memperkuat persatuan dan kesatuan, kita bisa mencapai kemajuan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki komitmen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun bangsa ini. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita bisa membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Selain itu, prinsip Persatuan Indonesia juga mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain. Dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menghargai perbedaan dan membangun toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Kita harus menghindari sikap diskriminatif dan membangun persaudaraan yang erat demi kebaikan bersama. Menurut (Lintang & Najicha 2022) sila ketiga dapat digunakan untuk membina persatuan dan kesatuan negara untuk terwujudnya kemajuan negara.

Sila keempat yang memiliki prinsip kerakyatan merupakan sila keempat dalam Pancasila yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Menurut (Sari & Najicha 2022) sila keempat mengandung nilai demokrasi, demokrasi memiliki pengertian sebagai nilai tatanan hidup bersama. Menurut (Afgrinadika & Najicha 2022) berdasarkan sila ini pengambilan suara harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan kehendak rakyat. Sila ini mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan nasional harus dilakukan dengan cara yang partisipatif dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Penerapan prinsip Kerakyatan dalam pembangunan nasional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat akan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab dalam pembangunan yang dilakukan. Hal ini akan menciptakan rasa saling percaya dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Selain itu, prinsip Kerakyatan juga mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan dan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Pembangunan nasional harus dilakukan secara adil dan merata sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa terkecuali. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk memastikan bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat terakomodasi dalam proses pembangunan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi sila kelima dalam Pancasila. Menurut (Sari & Najicha 2022)  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Menurut (Afgrinadika & Najicha 2022) semua warga Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Sila ini menekankan pentingnya adanya keadilan sosial dalam pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional, keadilan sosial mengacu pada upaya mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi. Seluruh rakyat Indonesia harus terlibat dalam proses pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadilan sosial. Selain itu, implementasi keadilan sosial juga memerlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan merata akan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya mencapai keadilan sosial, penting juga untuk memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keadilan sosial dapat tercapai dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang serta memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan.

Pancasila memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Menurut (Afgrinadika & Najicha 2022) Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkat kesadaran akan ideologi. Pancasila menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Prinsip-prinsip Pancasila harus dijadikan acuan dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan mengedepankan Pancasila dalam pembangunan nasional, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.