Reaksi masyarakat yang negatif terhadap pelbagai produk kebijakan di masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah menambah daftar kegagalan pemerintahan dalam menggalang kepercayaan publik.
Kebijakan pemerintah itu semisal, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) hingga tabungan perumahan rakyat (Tapera). Pun ada produk legislasi yang penuh kontroversi seperti revisi Undang-undang TNI/Polri, revisi UU Kementerian Negara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), revisi UU Penyiaran kemudian soal putusan Mahkamah Agung (MA) mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah.
Menariknya, berbagai kebijakan dan usulan program tersebut dilakukan di masa transisi. Alih-alih menyelesaikan program pemerintahan yang berjalan dan mempersiapkan secara baik, transisi pemerintahan berikutnya. Produk kebijakan tersebut justru menimbulkan reaksi kontra yang memanas dari masyarakat.
Fenomena ini membuktikan bahwa legitimasi politik yang dimiliki seorang pemimpin atau partai politik tidak menjamin kebijakannya mendapat dukungan yang setara dari masyarakat atau bahkan dari pemilih yang mendukungnya.
Setelah proses demokrasi selesai, pemenang persaingan mendapat legitimasi kekuasaan secara konstitusional, namun proses demokrasi tidak berhenti sampai di situ ada tahapan lain yaitu transformasi kekuasaan, di mana kepemilikan kekuasaan akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pribadi. Transformasi kedaulatan sendiri terjadi dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan fasilitas umum, produk regulasi, dan kebijakan publik.
Pemilu 2024 telah dilaksanakan dan telah ditentukan pemenangnya baik untuk jabatan presiden dan wakil presiden, serta anggota dewan yang berhak duduk di kursi parlemen. Melalui proses pemilu, pemegang kekuasaan memperoleh legitimasi konstitusional dengan kewenangan menjalankan fungsi organ kekuasaan negara dalam sistem negara demokratis.
Pertanyaannya adalah, begitu mereka yang berkuasa diberi legitimasi, apakah mereka selalu bisa mendapatkan kepercayaan rakyat? Apa perbedaan antara legitimasi dan kepercayaan pada negara demokrasi? Apa yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap otoritas yang sudah mempunyai legitimasi? Apa risikonya jika penguasa sah tapi tidak dipercaya?
Pada poinnya ada perbedaan antara legitimasi dan kepercayaan. Dalam konteks politik, legitimasi mengacu pada pengakuan hukum oleh mayoritas penduduk bahwa para pemimpin atau wakil rakyat memegang mandat kekuasaan yang diberikan kepada mereka melalui pemilu. Sebaliknya, kepercayaan berarti memberikan rasa kredibilitas kepada para pemimpin terpilih dan wakil rakyat, termasuk karakter, kinerja, dan pencapaian mereka dalam mentransformasikan kekuasaan.
Jika legitimasi adalah mengenai proses konstitusional dalam memperoleh kekuasaan, maka kepercayaan adalah tentang mengevaluasi kualitas kinerja dan karena itu mempunyai dimensi moral. Pemberian kepercayaan lebih dinamis dan kompleks karena berkaitan dengan moralitas. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam beberapa hal disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
Pertama, mutu proses seleksi bersifat transaksional dan hanya menyangkut masalah prosedural. Proses pemilihan seperti ini tidak memungkinkan pemimpin dipilih berdasarkan kualifikasinya, namun justru menciptakan pemimpin yang lebih bergantung pada modal finansial yang kuat.
Demikian pula, pemilih hanya tertarik untuk mengakses manfaat nyata dalam bentuk uang dalam jumlah besar sebagai imbalan atas hak memilih. Dalam pola hubungan bisnis seperti ini, para pihak sebenarnya tidak memiliki dasar moral untuk membangun kepercayaan selain sekadar bertukar barang.