Berawal dari masuk undangan via WA dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banda Aceh, minta saya selaku Sekretaris Komite untuk hadir ke sekolah di tanggal 1 Desember 2023, jam 8:00 Wib karena ada kunjungan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh.
Sesuai undangan yang dikirimkan, saya hadir di sekolah tepat waktu. Sesaat kemudian anggota MPD Kota Banda Aceh pun hadir ke SD N 1 Banda Aceh.
Kehadiran MPD Kota Banda Aceh ke SD N 1 Banda Aceh dalam program "MPD Saweu Sikula" bersama Aceh TV. Selesai prosesi penyambutan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama dewan guru terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
Kegiatan diskusi dipandu oleh presenter Aceh TV, secara bergiliran ditanyakan perihal pelaksanaan Kurikulum Merdeka, termasuk menanyakan terkait peran komite.
Selesai diskusi, anggota MPD kemudian melihat pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran.
Kepada anggota MPD, dewan guru memperlihatkan satu produk inovasi yang telah berhasil dibuat, yaitu Teuceh. Teuceh merupakan merek bumbu masakan berbahan baku utama daun Temerui. Temerui (Salam koja, sicerek, ki becetah, korokeling) adalah tumbuhan yang daunnya dipakai sebagai bumbu kari, sehingga dikenal sebagai daun kari (Wikipedia).
Teuceh merupakan singkatan dari Temerui Aceh, jawab salah seorang guru saat ditanya apa arti dari Teuceh.
Teuceh telah dikemas dalam botol berukuran 100 ml. Pada label botol juga tersedia Informasi terkait komposisi, dan masa pakai. Daun Temerui yang telah dicincang halus dan dicampur dengan sejumlah bahan lainnya terasa renyah, namun proses pembuatan tidak melalui tahapan penggorengan. Satu botol Teuceh dijual dengan harga Rp.15.000,-.
"Yang unik dari Teuceh adalah, gagasan/ide pembuatan produk inovasi ini bukan dari guru asal Aceh, namun oleh guru non suku Aceh yang menjadi tenaga pengajar di kami", terang Pak Kepala Sekolah. Mendengar itu, sang pencetus ide tersenyum yang kebetulan berada tim penyambutan anggota MPD Kota Banda Aceh.
Namun produk inovasi Teuceh masih banyak kekurangan dan masih perlu pengembangan lebih lanjut sehingga memenuhi standar dagang. Misalnya, produksinya belum memiliki izin, belum ada sertifikat halal, dan juga izin BPOM. Dan kekurangan tersebut menjadi PR bagi pemerintah Kota Banda Aceh melalui MPD bagaimana kemudian produk inovasi ini dapat dikembangkan, pinta komite ke MPD.