Kerjasama Kamboja dan Malaysia: Terkait Upayanya dalam Melaksanakan Kepentingan Luar Negerinya

Kamboja merupakan negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, dimana bentuk pemerintahan negaranya monarki konstitusional dengan sistem trias politica. Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Kamboja menganut sebuah prinsip, yaitu prinsip netralitas permanen (permanent neutrality) yang tercantum dalam Pasal 53, Pasal Konstitusi, Kerajaan Kamboja. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini? Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Kamboja menggunakan landasan konstitusi yang menjunjung tinggi netralitas dan tidak membangun aliansi dengan negara lain. Meskipun menganut asas netralitas, dalam realita perpolitikan negara "Land of The Khmer" ini, para pemimpin Nasionalnya tetap berupaya untuk mencari dukungan dari negara tetangganya. Terkhususnya pasca Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1998 dalam rangka melaksanakan politik luar negerinya, Kamboja berusaha menjalin kemitraan seluas mungkin dengan negara-negara di dunia, terutama dengan negara tetangga di kawasan regional Asia Pasifik.

Upaya ini dapat dilihat melalui kerjasama yang dijalin Kamboja dengan negara tetangganya, yaitu Malaysia. Hubungan keduanya dapat dikatakan cukup erat, mengingat kedua negara ini sama-sama berada dalam satu kawasan yaitu, Asia Tenggara serta merupakan keanggotaan dari ASEAN. Selain itu, kedua negara ini menggunakan sistem pemerintahan yang sama yaitu kerajaan konstitusional. Dari banyaknya persamaan inilah menjadi salah satu faktor pendorong bagi kedua negara untuk menjalin kerjasama.

 Pada awal tahun 2023 ini, tepatnya 27 Maret 2023, diselenggarakan sebuah pertemuan yang melibatkan Perdana Menteri Kamboja, Samdech Techo Hun Sen dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam kunjunganya ke Peace Palace di Phnom Penh. Keduanya berjanji untuk membawa hubungan bilateralnya dan kerjasama ke tingkat yang lebih dalam pada beberapa aspek seperti, perdagangan, investasi, pariwisata, energi, pertanian, pendidikan , dan tenaga kerja. Tak hanya itu, keduanya juga bertekad untuk memperkuat konektivitas dan hubungan antar masyarakatnya, yang harapannya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Pembahasan antara dua perdana menteri ini tak berhenti sampai situ. Keduanya juga memberikan dorongan kepada kedua negara  untuk meningkatkan intensitas kunjungan tingkat tingginya serta pada berbagai bidang agar dapat membangun hubungan diplomatik yang lebih langgeng, sehingga dapat meningkatkan mutual trust diantara keduanya. Selain membahas mengenai hubungan serta kerjasama, keduanya juga mengadakan pembahasan mengenai isu-isu yang tengah menjadi "buah bibir" dalam dunia internasional. Baik itu isu regional maupun internasional, seperti dinamika konflik kemanusiaan di Myanmar, dampak berkepanjang dari konflik Ukraina-Rusia, Korea Utara dan Korea Selatan di Semenanjung Korea, dimana kedua mempunyai perspektif yang sama terkait isu konflik tersebut.

Melalui pertemuan ini, Perdana Menteri Malaysia juga berterima kasih kepada Pemerintah Kamboja atas bantuan yang diberikan kepada warga negara Malaysia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja di negara tersebut. Penipuan ini bermoduskan dibukanya lowongan pekerjaan di sejumlah platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan Wechat dengan tawaran gaji ribuan dolar serta penyediaan akomodasi. Tak sedikit korban yang terbuai dengan penawaran tersebut yang kemudian diberangkatkan ke Kamboja oleh gerombolan penipu tersebut. Ketika telah sampai, mereka malah disekap di dalam gedung dan terisolasi dari dunia luar. Korban yang sebagian besar merupakan anak muda dari Asia ini dieksploitasi dan dipaksa untuk melakukan penipuan melalui dunia maya menggunakan berbagai modus seperti investasi bodong di cryptocurrency hingga endorsement online shop. Berdasarkan laporan yang dilansir oleh Guardian, para korban dipaksa untuk menandatangani kontrak, adanya penyerangan, pemerkosaan, bahkan tidak diberi makan minum, dan menerima ancaman. Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh terus bekerja sama dengan Pemerintahan Kamboja yang berupaya mendeteksi dan menyelamatkan para korban lainnya, untuk dapat kembali ke negeri Jiran tersebut. 

Pada akhir pertemuan, Samdech Techo Hun Sen dan Anwar Ibrahim menandatangani dua nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait perekrutan, pekerjaan, serta repatriasi pekerja Kamboja di sektor domestik dan di sektor formal. Kedua MoU ini akan memberikan berbagai pilihan kepada pemberi kerja untuk mempekerjakan orang-orang di sektor domestik yang ada di Kamboja. Masa berlaku dari MoU ini sendiri adalah selama 5 tahun kedepan dimana, MoU yang sebelumnya ditandatangani pada 10 Desember 2015, berakhir pada 9 Desember 2020. Berdasarkan penuturan Menteri Sumber Manusia, V Sivakumar, terdapat 4.422 orang yang telah menjadi pemegang izin Kunjungan Kerja Sementara (PLKS) dari Kamboja di Malaysia dan 923 orang di antaranya bekerja sebagai pekerja sektor rumah tangga. Keduanya juga mengadakan pembahasan mengenai isu perdagangan dan investasi yang menjadi poin utama pembicaraan serta diskusi mengenai pengembangan industri halal yang memiliki peluang untuk mendorong dan memfasilitasi ekspor ke beberapa negara dengan mayoritas penduduk Islam seperti Timur Tengah. 

Melalui kerjasama dan hubungan yang dijalin antara Kamboja dan Malaysia menjadi tanda bahwa Kamboja terus mengupayakan kebijakan luar negerinya yang independen dimana kebijakan ini tentunya menjunjung kepentingan nasionalnya, menjamin kedaulatan dan perdamaian, serta mampu meningkatkan hubungan ekonomi Kamboja. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Kamboja. Prak Sokhon menekankan bahwa kebijakan politik luar negeri Kamboja menjunjung tinggi apa yang telah menjadi kepentingan utama dari Kamboja dimana dalam pelaksanaanya sejalan dengan konstitusi atau hukum yang berlaku. Selain itu, Kamboja juga turut melakukan diplomasi yang proaktif guna menjamin kedaulatan, integritas teritorial, kemerdekaan, perdamaian, dan pembangunan sosial-ekonomi. Dengan mengimplementasi kebijakan luar negeri independen yang sejalan dengan tujuan dan prinsip piagam  PBB dan ASEAN, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan para mitra baik itu yang sudah terjalin  maupun yang baru mulai membangun hubungan kemitraan.