Oleh : HERMAN NURLETTE
Momentum PILGUG 2018 merupakan pesta demokrasi yang dinantikan oleh seantero masyarakat Maluku. Pemilihan kepala daerah 2018 merupakan salah satu upaya masyarakat dalam memilih kepala daerah di tingkat Eksekutif (GUBERNUR) mengingat negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi. Dalam sistem Demokrasi rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin baik di tingkat Eksekutif maupun Legislatif, dan sistem pemerintahan pun sepenuhnya berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018 tidak hanya semata-mata merupakan ritus politik, dan tidak semestinya di pahami sebagai cara merebut dan mendapatkan kekuasaan, melainkan salah satu upaya untuk mengabdi kepada umat dan bangsa. Sebab, masa depan rakyat serta kesejahteraan rakyat di tentukan oleh kebijakan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui Problem Maluku sangat beragam, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Namun realitasnya demikian, setiap daerah tentunya mengalami persoalan yang beragam yakni, persoalan mensejahterakan dan menghapuskan kemiskinan.
Kepala daerah yang terpilih pada PILGUB Maluku 2018 di harapkan mampu menuntaskan persoalan tersebut. Penulis merasa tertarik jika kedua persoalan di atas dapat di selesaikan melalui konsep pembangunan Kelautan untuk menjawab problem di atas.
Di kawasan provinsi Maluku terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari 11 WPP yang dimiliki Indonesia. Ketiga WPP tersebut adalah WPP Laut Arafura, WPP Laut Banda, dan WPP Laut Seram, Teluk Tomini. Dengan itu provinsi Maluku secara relatif memiliki kawasan WPP yang lebih banyak dari provinsi lain di Indonesia.
Maluku memiliki potensi produksi ikan tangkap sebesar 1,63 juta ton per tahun, tetapi yang sudah dimanfaatkan baru 21% atau sekitar 341,966 ton (kompasiana, 2015). Angka tersebut tidak termasuk potensi produksi budidaya ikan. kekayaan laut di Maluku masih perlu di kelola agar lebih baik untuk kesejahteraan rakyat.
Solusi untuk keberhasilan pembangunan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara totalitas antara lain :
Pertama, Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung.
Untuk mengolah sumber daya kelautan Maluku secara optimal maka dibutuhkan sarana dan prasarana. Jadi untuk memacu produktivitas nelayan, pemerintah perlu memberikan bantuan sedikitnya 10.000 kapal dengan tonasa minimal 30 GT kepada seluruh kelompok nelayan di Maluku.
Kedua, Prasarana Yang Berkembang
Prasarana yang perlu dibangun adalah pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan yang telah dilengkapi pengolahan pada titik-titik strategis pantai produktif di seantero Maluku. Sehingga dapat mengurangi resiko cepat busuknya ikan, karena tidak segera diolah dan ditangani di tempat terdekat. Infrastruktur merupakan faktor kunci agar usaha perikanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Infrastruktur yang dimaksud meliputi pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, pasar ikan, unit pengolahan ikan, jalan, jembatan, energi, komunikasi, pelabuhan umum, infrastruktur energi dan lain-lain.