Bagian 11, Evaluasi Pendidikan Islam
Memahami Konsep Evaluasi Pendidikan Islam
Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencapai tujuan melaksanakan proses belajar siswa agar mampu dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Evaluasi Pendidikan Islam
Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan kebijakan terbaru yang dikenal sebagai "Merdeka Belajar." Kebijakan ini dirancang untuk menaikkan standar pendidikan di Indonesia, yang saat ini dianggap rendah. Peningkatan mutu pendidikan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat berkompetisi dalam konteks globalisasi dengan negara-negara maju. Tanpa perbaikan pada kualitas pendidikan, risiko tertinggal dibandingkan negara lain akan terus mengintai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia aktif mencari solusi melalui merumuskan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Salah satu kebijakan terkini di Indonesia adalah "Merdeka Belajar." Pendekatan Penilaian Kompetensi Minimum yang diusung oleh kebijakan ini tidak semata-mata berfokus pada penguasaan materi kurikulum, seperti yang terjadi pada ujian nasional. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk merencanakan dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Penilaian Kompetensi Minimum lebih menitikberatkan pada penguasaan keterampilan literasi dan numerasi sebagai indikator kualitas yang diukur.
Kompleksitas dalam implementasi kebijakan seringkali menjadi penyebab kegagalan, yang artinya kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada faktor sumber daya manusia, keuangan, dan penggunaan alat yang efektif. Sebuah komunikasi yang baik sebelum implementasi, melalui proses sosialisasi, sangat penting. Proses ini melibatkan penjelasan tujuan kebijakan, partisipasi kelompok sasaran, dan memberikan dukungan finansial yang memadai. Mekanisme dan strategi implementasi juga menjadi kunci keberhasilan, sehingga evaluasi kebijakan, seperti yang terjadi pada Penilaian Kompetensi Minimum bulan Oktober tahun lalu, menjadi langkah pertama dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan ke depannya.
Sebagai kebijakan yang menjadi pedoman, PKM memerlukan analisis mendalam dari penerima kebijakan, seperti pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan PKM guna meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan harapan bersama. Penilaian awal terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan menjadi penting agar pemantauan kebijakan di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih efektif dan proaktif, tanpa mengalami kekurangan informasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.