Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sistem zonasi sekolah.
Kebijakan yang mulai diberlakukan secara luas sejak 2017 ini bertujuan untuk mendistribusikan akses pendidikan secara merata, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi disparitas kualitas pendidikan.
Meski demikian, berbagai persoalan muncul dan memunculkan dilema antara pemerataan akses dan pembatasan pilihan.
Tujuan Mulia di Balik Zonasi
Kebijakan zonasi dirancang untuk memastikan setiap siswa memiliki hak yang sama untuk bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Dengan sistem ini, anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dapat bertemu dalam satu sekolah, sehingga diharapkan tercipta keadilan sosial.
Selain itu, sistem zonasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dengan cara mendorong perbaikan di sekolah-sekolah yang selama ini dianggap kurang favorit.
Namun, apakah tujuan mulia ini telah tercapai?
Realitas yang Kontras di Lapangan
Dalam praktiknya, sistem zonasi justru memperlihatkan banyak masalah, mulai dari ketimpangan fasilitas sekolah hingga protes orang tua siswa.
Masalah terbesar adalah kualitas sekolah yang tidak merata di banyak daerah. Di kota besar, misalnya, masih terdapat sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pengajar berkualitas tinggi, sementara sekolah di pinggiran minim fasilitas.
Hal ini membuat orang tua di kawasan tertentu merasa dirugikan karena anak mereka harus masuk ke sekolah dengan fasilitas yang tidak memadai, meskipun berada di zona yang sama.
Selain itu, ada fenomena manipulasi domisili. Tidak sedikit orang tua yang "memindahkan" alamat tinggal demi memasukkan anak ke sekolah tertentu. Praktik ini tidak hanya merugikan anak lain yang benar-benar tinggal di zona tersebut, tetapi juga mencoreng prinsip kejujuran dalam pendidikan.
Apakah Zonasi Membatasi Pilihan?
Bagi sebagian kalangan, sistem zonasi dianggap membatasi kebebasan memilih sekolah. Orang tua yang berharap anaknya mendapatkan pendidikan terbaik merasa kecewa karena pilihan mereka terbatasi oleh lokasi tempat tinggal.