Pemerintahan baru Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran baru saja dimulai, tentunya jabatan sebagai Presiden dan wakil presiden merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. dimana keduanya tentunya menanggung beban harapan besar masyarakat.Seperti dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru saja merilis hasil survei yang mengungkapkan beberapa tantangan utama yang harus dihadapi oleh kepemimpinan Prabowo-Gibran, yaitu Maslah korupsi dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Dua isu ini menjadi perhatian publik yang signifikan dan harus ditangani secara serius jika mereka ingin memenuhi ekspektasi rakyat.
1. Tantangan Korupsi Menghentikan Kebiasaan Lama
Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan di Indonesia. Dari tingkat pusat hingga daerah, praktik korupsi terus menggerogoti kredibilitas pemerintahan dan memperlemah kepercayaan publik.
Banyak program pemerintah yang tersendat atau gagal karena dana yang dialokasikan untuk kepentingan publik diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
LSI menyoroti bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi penting dapat diambil:
1.1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan
Prabowo dan Gibran perlu menegaskan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi dengan memperkuat penegakan hukum. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga hukum lainnya harus diberikan kebebasan dan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan politik. Di sisi lain, pemerintah juga perlu membangun kerangka hukum yang lebih ketat agar pelaku korupsi tidak bisa lolos dari hukuman yang setimpal.
1.2. Reformasi BirokrasiK
orupsi sering kali terkait dengan lemahnya sistem birokrasi yang memberi ruang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berfokus pada digitalisasi dan transparansi perlu diintensifkan.
Setiap proses administrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus dapat diakses secara transparan oleh publik, sehingga peluang korupsi bisa diminimalisasi.
Pemerintah bisa belajar dari negara-negara yang sukses dalam mengurangi korupsi melalui teknologi, seperti Estonia yang memanfaatkan sistem e-governance untuk membuat pelayanan publik lebih efisien dan transparan.
1.3. Edukasi dan Kesadaran Publik
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini melalui sistem pendidikan nasional. Membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak masa depan generasi muda, adalah langkah preventif yang bisa membantu mengurangi angka korupsi di masa depan.
2. Lapangan Pekerjaan: Menciptakan Kesempatan untuk Semua
Selain korupsi, tantangan lain yang disebutkan LSI adalah lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran dan ketidakstabilan pasar kerja terus menjadi isu serius, terutama di tengah perkembangan teknologi dan otomatisasi yang mengubah banyak sektor industri.