Pertama kalinya Covid-19 dilaporkan masuk ke indonesia pada 2 maret 2020 kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat WN Jepang yang positif COVID-19.
Kasus Penyebaran COVID-19 dunia mencapai 288,48 juta kasus. Di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 4,26 juta dari populasi dan berada di peringkat 147 negara dari 222 negara.
Dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja namun juga berdampak pada perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan upaya penanganan pandemi COVID-19 seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar).
Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Salah satu contoh dampak dari PSBB ini ialah pekerja di DKI Jakarta yang harus kehilangan pendapatan ataupun pekerjaan mereka terutama di sektor informal, kepada para ojek online yang mempunyai kredit motor pasti merasa bingung bagaimana cara untuk melunasi cicilan tersebut, karena adanya PSBB.
Selain itu masyarakat yang harus di PHK oleh perusahaanya dikarenakan terbatasnya aktivitas di luar rumah yang membuat urusan jual-beli di masyarakat berkurang sehingga pemasukan mengecil tetapi dengan pengeluran yang besar.
Program kartu prakerja yang di berikan sebagai semi-bansos mampu mendorong Peningkatan kemampuan masyarakat guna membantu meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Undang-undang Cipta Kerja sebagai Reformasi struktural pasca pandemi juga dilakukan guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang tinggi,agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pada sisi supply berbagai sektor memiliki ketahanan yang baik di tengah COVID-19 . Sektor yang bertahan baik ini adalah Sektor Industri Pengobatan,dan Pertanian.Pada Triwulan IV tahun 2021 , Menko Airlangga berpendapat berbagai indikator utama telah membaik.Aktivitas manufaktur sejak April 2011 meningkat 57,2 . Perbaikan signifikan hingga level optimis mencapai 113,4 menurut Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).
Pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemerintah menghasilkan pendapatan sebagai sumber keuangan bagi kas negara. Uang yang terkumpul dari pajak kemudian didistribusikan untuk berbagai kepentingan umum, seperti kesehatan atau pendidikan. Pemerintah telah memprioritaskan tiga program utama untuk industri kesehatan dan fasilitas pendidikan sebagai bentuk konkrit kontribusi pajak melalui APBN. Pajak berperan dalam proses pengalokasian sumber daya untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lembaga pendidikan. Upaya Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya masih terkendala berbagai persoalan.
Pemungutan pajak yang ada di Indonesia sedang mengalami banyaknya permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang dialami rendah , kurangnya sosialisasi tingkat kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum yang berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas juga database yang belum lengkap dan akurat.
Cara mengatasi permasalah tersebut dengan melakukan reformasi yang ada di bidang perpajakan seperti melakukan evaluasi,menggalakkan sosialisasi agar dapat menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak, melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, menyediakan database yang lengkap, akurat,serta terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya dan juga melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang yang berlaku,dan tidak menganggu perekonomian yang efisien dan sistemnya harus sederhana.
Berikut ini adalah 8 (delapan) cara yang bisa digunakan: