Kedudukan Agama di Negara Pancasila

Posisi dan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan salah satu topik yang telah lama menjadi bagian dari diskursus publik, bahkan sejak negara ini didirikan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, agama memiliki kedudukan yang sangat strategis. Hal ini tidak hanya tercermin dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dalam struktur kenegaraan, termasuk melalui sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai bentuk nyata pengakuan atas peran agama, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah kementerian khusus yang menangani berbagai aspek kehidupan beragama, yaitu Kementerian Agama. Salah satu tanggung jawab kementerian ini adalah menyediakan layanan serta meningkatkan kualitas keberagamaan bagi seluruh warga negara. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa negara secara aktif mengambil peran dalam pembinaan kehidupan beragama masyarakat, bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai fasilitator.

Dalam praktiknya, pemerintah memberikan perhatian besar pada pendidikan agama. Pendidikan agama di Indonesia diwajibkan di semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tidak hanya di lembaga pendidikan agama, sekolah umum juga diwajibkan untuk memberikan mata pelajaran agama sesuai keyakinan siswa masing-masing. Bahkan, perguruan tinggi agama yang berstatus negeri dari berbagai agama telah didirikan dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBN. Hingga saat ini, terdapat 54 perguruan tinggi agama Islam negeri, 8 perguruan tinggi agama Kristen negeri, 3 perguruan tinggi agama Hindu negeri, dan 2 perguruan tinggi agama Buddha negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang setara kepada semua agama yang diakui di Indonesia.

Selain itu, upaya untuk memperkuat kualitas keberagamaan juga diwujudkan melalui berbagai aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah, seperti doa bersama, pembiasaan membaca kitab suci, hingga pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing. Aktivitas semacam ini dimaknai sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Bahkan di sekolah-sekolah negeri, yang siswanya berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda, pembinaan keagamaan tetap menjadi kewajiban tanpa diskriminasi. 

Dalam konteks yang lebih luas, harmoni antar umat beragama di Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah adanya sikap saling menghormati antar umat beragama, seperti yang terjadi di Kota Malang, di mana pengurus gereja memberikan toleransi dengan menunda kebaktian agar umat Islam dapat melaksanakan istighosah tanpa gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupan yang harmonis.

Kerjasama lintas agama tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga di dunia pendidikan tinggi. Sebagai contoh, sertifikasi dosen perguruan tinggi agama Hindu dan Buddha di Indonesia diserahkan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Langkah ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara perguruan tinggi dari agama yang berbeda. Praktik seperti ini dapat menjadi model bagi pengembangan hubungan antar umat beragama di berbagai bidang.

Sebagai negara yang mengakui keberagaman agama, Indonesia diharapkan terus memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakatnya. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan program, memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua agama dapat berkembang secara adil dan seimbang. Langkah-langkah yang bersifat membatasi ekspresi keagamaan, seperti mengurangi intensitas doa di sekolah, justru akan bertentangan dengan semangat negara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pendekatan inklusif dan fasilitatif perlu terus diutamakan demi menciptakan harmoni dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.