Indonesia merupakan negara dengan segala potensi yang berlimpah. Dengan modal tersebut, seharusnya Indonesia mampu menjadi negara maju. Namun, permasalahan sosial seperti inflasi yang tak terkendali, membuat masyarakat jauh dari kemakmuran. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur yang masih rendah dan jauh tertinggal dengan negara-negara lain di dunia.
Mankiw (2001:38) berpendapat bahwa infrastruktur adalah investasi pemerintah yang berbentuk modal publik, berupa : jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan. Pendapat ini merujuk pada barang publik yang disediakan pemerintah, seperti infrastruktur jalan (Stiglizt ,2000:104). Sehingga, infrastruktur merupakan fasilitas umum yang berasal dari pengelolaan anggaran negara yang berfungsi sebagai investasi bagi pemerintah guna menyejahterakan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur yang baik harus mengarah pada tujuan negara. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan mandat dari rakyat, harus mampu membawa masyarakat pada kebaikan bersama.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga, tidak ada ketimpangan yang tinggi dalam masyarakat. Pada tataran implementasi, pembangunan infrastruktur harus dikerjakan secara profesional.
Kemajuan akan pembangunan infrastruktur akan mengingatkan kita pada Jepang yang memegang teguh prinsip profesionalisme tersebut. Pengerjaan infrastruktur di Jepang memakan waktu yang lama karena mengutamakan kualitas. Jepang menyadari jika pembangunan infrastruktur dikerjakan secara asal-asalan dan kebut-kebutan, maka manfaat pembangunan infrastruktur tidak akan dirasakan masyarakat.
"Kalau berkunjung ke Jepang, pasti akan dengan mudah menemukan stasiun-stasiun kereta mulai dari stasiun kecil hingga stasiun superbesar." jelas Executive Director Jakarta Property Institute (JPI), Wendy Haryanto.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia menemui berbagai tantangan. Isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Masalah ini menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Agenda pembangunan infrastruktur harus tertunda bahkan batal karena negara tidak mampu menyediakan lahan yang dibutuhkan.
Pemerintah Indonesia masih belum berfokus pada pembangunan infrastruktur yang efisien. Dengan wilayah hanya seluas 2.754 km, Hong Kong mampu menduduki peringkat pertama dalam pembangunan infrastruktur kelas dunia. Pemerintah Hong Kong tidak terpaku pada tantangan yang ada, melainkan memanfaatkan semaksimal mungkin segala potensi negaranya. Peringkat kualitas infrastruktur Indonesia di tahun 2016 juga masih di bawah Singapura yang LPI-nya 5, Malaysia (32), Thailand (45).
Di Asean, peringkat Indonesia hanya lebih tinggi dari negara Vietnam (64), Filipina (71), Kamboja (73), Myanmar (113) dan Laos (152). Selain itu, berdasarkan data Global Rangking Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan World Bank 2016, indeks kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 63, mengalami penurunan peringkat dibandingkan tahun 2014 yang berada di peringkat 53. Terkait perencanaan dan penyiapan proyek juga menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam pembangunan infrastruktur ini melibatkan banyak pihak dengan ego sektoral masing-masing. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk bersepakat. Selain itu juga banyak miss kordinasi antar stakeholder proyek.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berkembang pesat, masyarakat tentu merasakan banyak manfaat. Keberadaan infrastruktur-infrastruktur vital seperti jalan akan mempermudah distribusi faktor produksi.