Negara-negara yang ada di dunia diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu, negara maju dan negara berkembang. Kedua istiah tersebut digunakan untuk menggolongkan suatu negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Sedangkan di indonesia sendiri tergolong dalam salah satu negera berkembang yang ada di benua asia, yang mana negara berkembang sendiri adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar, dan infrastruktur yang masih belum maksimal.
Setiap negara yang melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pastinya dihadapkan pada pelbagai permasalahan , baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tidak ada satupun negara yang tidak mengalami permasalahan ketika melakukan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang pastinya berbeda.
Permasalahan yang paling vital di hadapi negera-negara yang ada di dunia ini yang tak lain ialah mengenai ekonomi. Setiap pemimpin negara pasti mencari cara supaya perekonomian negaranya lebih baik dari negera-negara lainnya, tak terkecuali negera indonesia yang selalu mencari cara agar perokoniam mereka lebih baik. Mulai dari memperbaiki tatanan pemerintahan, infrastrukstur, indeks pengangguran masyarakat, dan berkerjasama antar negara-negera lain. Dan tidak bisa dipungkiri jika negara indonesia juga mempunyai hutang terhadap negera-negera lain.
Dalam hal ini kemakmuran suatu masyarakat perlu dihitung pendapatan perkapita pada harga tetap. Masyarakat bisa dibilang mengalami pertambahan dalam kemakmuran apabila pendapatan perkapita menurut harga tetap atau pendapatan perkapita riil dari tahun ke tahun, keadaan pandemi saat ini, Koperasi Usaha Kecil dan (KemenkopUKM) menginformasikan kurang lebih ada, 37.000, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak serius dengan adanya pandemi COVID-19 ini mendapatkan bahan baku yang mentah.
Pada senin 2 Maret 2019 indonesia pertama kali mengonfirmaasi kasus COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang indonesia positif terjangkit virus corona (Covid-19). Dalam hal ini indonesia juga mengalami dampak dari adanya pandemi covid-19, yang mana banyak warganya yang meninggal karena terdampak virus COVID-19 dan perkonomian negara yang mulai turun drastis diakibatkan pandemi COVID-19. Masalahmasalah di atas semakin meluas dengan di adakannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang di terapkan di beberapa wilayah. Merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan mobilitas tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan mobilitas masyarakat, barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit di lakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan , atau pembatasan di tempat atau fasilitas umum. dan Pemerintah mulai memberlakukan sekolah dalam jaringan (Daring) ke sekolah-sekolah maupun ke perguruan tinggi yang ada diindonesia.
Yang mana ini dimaksudkan untuk mencegah adanya mobilitas warga agar tidak ada yang terpapar virus covid-19. Dan masyarakat pun juga mengalami dampak dari adanya pandemi ini, yang mana banyak dari masyarakat yang terkena pengakhiran hubungan kerja (PHK), karena perusahaanperusahaan yang mereka berkerja mengalami masalah dalam segi keuangan yang akhirnya pemilik perusahaan memustuskan untuk mem PHK dari beberapa pekerjanya. Dan sekolahsekolah dan perguruan tinggi pun mulai menerapkan pembelajaran Dalam jaringan (Daring) hal ini di upayakan untuk mencegah mobilitas siswa dan guru atau mahasiswa dengan dosen.
Hingga saat ini yang mana sudah memasuki tahun 2021 indonesia masih berjibaku dengan masalah pandemi COVID-19. Tidak hanya indenesia, berdasarkan data ISO 209 negara di dunia merasakan perjuangan yang sama dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19. Pada waktu itu indonesia dan negara lainnya juga memberlakukan lockdown, yang mana warganya dilarang melakukan kegiatan kerumunan kurang lebih selam 14 hari.
Pemberlakuan ini bukan hanya di lakukan pada pusat kota namun diberlakukan di desa-desa juga. Dan masih banyak istilah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi virus covid-19 ini. Diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), PSBB Transisi, hingga yang terbaru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pandemi covid-19 telah berdampak besar luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor ketahanan pangan, bahkan juga akan berdampak langsung pada sektor akomodasi, perdagangan, dan trasnsportasi. Adanya kebijakan pemerintah meliburkan peserta didik dan membatasi pelbagai aktivitas masyarakat sangat berpengaruh buruk pada pendapatan ekonomi masyarakat. Salah satunya pada supir angkutan kota (Angkot) di Kota Jember pandemi dan segalah efeknya mempengaruhi penghasilan supir angkot , termasuk pedagang, tukang ojek, tukang becak dan usaha lainnya.