Dalam perjalanan panjang untuk memperjuangkan nasib para guru di seluruh Indonesia, PGRI telah menjadi tonggak penting. Meskipun tantangan yang dihadapi beragam dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi PGRI dengan gigih memperjuangkan aspirasi dan hak-hak guru di Indonesia, Meski tidak semua kebijakan dapat di implementasikan.
Sebenarnya PGRI sudah sangat membantu dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan para guru, tetapi yang membuat hak-hak guru tidak terpenuhi yaitu keputusan pemerintah daerah terhadap para guru-guru. Dan masalah yang kompleks itu yang membuat semuanya jadi terhambat.
Walapun banyaknya kesulitan yang harus dihadapi guru terutama dalam masalahk esejahteraan, mereka tetap tidak diizinkan untuk berdemo karena dianggap guru itu profesi panggilan hati sehingga dianggap tidak boleh banyak menuntut, jadi ada intimidasi ketika guru berdemo akan mendapat konsekuensi.
Sehingga tidak ada guru yang berdemo jarang sekali tidak seperti para buruh. Jadi karna guru ada larangan untuk berdemo, maka tugas PGRI lah yang menyampaikan menyuarakan unek unek, keluhan, dan masukan dari para guru, anggota PGRI lah yang harus naik ke atas untuk menyuarakan.
Namun pada akhirnya para guru belum puas untuk kinerja pengurus PGRI dalam mengakomodir para guru jadi banyak yang beranggapan melemah nya PGRI. Padahal dibalik itu semua PGRI sudah menyuarakan namun butuh waktu dalam pemecahan permasalahan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, ada kemajuan signifikan dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, terutama setelah pengangkatan mereka sebagai pegawai ASN berdasarkan masa kerja dan pengalaman mengajar. Hal ini membawa sedikit kecerahan bagi kehidupan para pendidik, meskipun tantangan masih ada.
Ada beberapa faktor yang membuat hak-hak guru menjadi melemah yaitu ada faktor Eksternal & Internal :
A. Faktor Eksternal
1. Kondisi Ekonomi Daerah : Daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta, memberikan tantangan ekonomi yang besar bagi P3K dengan gaji rendah.
2. Peraturan Nasional dan Lokal : Adanya Kebijakan lokal yang beragam dapat menciptakan disparitas dalam perlakuan dan pengakuan terhadap P3K.
3. Organisasi Profesional dan Advocacy: Keterbatasan kekuatan advocacy dalam mempengaruhi kebijakan publik dan perubahan sistem.