Selain membangun banyak taman-taman kota diwilayah Surabaya dewasa ini Ibu Tri Rismaharini membangun Puskemas diwilayah Kecamatan Semampir, serta membersihkan kali yang ada didaerah tersebut beberapa bulan yang lalu, bahkan sebelumnya beliau sempat melakukan penanaman pohon dipinggir jalan. Perbaikan kota Surabaya yang dilakukan oleh beliau patut dicontoh pejabat lain, beliau bukan hanya memperhatikan wilayah pusat Surabaya tetapi juga wilayah pinggiran kota Surabaya. Namun sayangnya masalah urbanisai tetap meningkat, hal ini jika diteliti lebih lanjut masalahnya ada pada petugas kecamatan dan kelurahan, serta kebijakan daerah maupun pembangunan dari daerah asal penduduk yang melakukan perpindahan keSurabaya.
Salah satu contohnya adalah wilayah Bangkalan Madura, pembangunan daerah tersebut tidak masuk akal , bayangkan saja apa yang dilakukan oleh mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, melakukan banyak pembangunan perumahan, padahal masyarakat Bangkalan butuh peluang pekerjaan bukan rumah yang harganya mahal, merekapun tentu tidak bisa membeli harga rumah tersebut kecuali mereka bagian dari PNS. Sedangkan miris sekali jika saya lihat, mereka banyak melakukan perdagangan pulang pergi Bangkalan-Surabaya. Mantan Bupati tersebut juga membangun Plaza Bangkalan didekat pasar tradisional, hal ini tentu merugikan pihak masyarakat, seharusnya dia mengembangkan pasar tradisional yang menjadi wilayah kebutuhan pokok masyarakat Bangkalan agar perekonomian masyarakat kecil lebih maju. Tindakan Mantan Bupati ini lebih berpihak kepada pengusaha kaya ketimbang masyarakatnya. Pengganti mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin malah anaknya sendiri, menurut pepatah 'buah tidak jatuh jauh dari pohonnya', mari kita perhatikan dan kritisi Bupati Bangkalan Ibnu Amin selama menjabat, apakah dia bertindak seperti Bapaknya atau mampu meniru tindakan Pemkot Surabaya. Kota Bangkalan membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan dapat membangun perekonomian lebih maju dari segi lapisan masyarakat manapun, bukan pemimpin yang bisanya mengancam masyarakatnya, mengkorupsi APBD atas nama rakyat ataupun menikahi banyak wanita dengan uang rakyat.
