Money politics atau politik uang yg merujuk pada praktik dimana mana uang diperuntukan guna mempengaruhi keputusan politik dalam pemilihan umum , atau kebijakan. Ini artinya kenyataan yg kerapkali terjadi pada banyak sekali negara, termasuk di negara kita sendiri.
Kebiasaan buruk yang bisa mengganggu integritas sistem demokrasi, kata money politics ini merujuk pada praktik penggunaan uang dibuat agar dapat menghipnotis keputusan politik, mengendalikan proses pemilu, atau membeli dukungan yang berasal dari pemilih serta pejabat publik. dalam konteks ini, politik uang bisa berdampak negatif terhadap demokrasi, integritas, dan keadilan pada sistem pemerintahan.
Penyebab terjadinya politik uang bias terlihat dari beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya wawasan politik di kalangan masyarakat. dalam banyak kejadian calon legislatif atau pejabat yang ingin terpilih akan menjanjikan uang atau barang pada pemilih sebagai imbalan suara mereka.
Hal ini tak jarang terjadi di wilayah-wilayah dengan taraf ekonomi yg rendah, pada mana rakyat lebih gampang tergoda dengan tawaran-tawaran tersebut.
Banyak sekali akibat negatif dari Praktik politik uang. Pertama, hal ini menghambat bahkan sampai mengacau balaukan prinsip dari demokrasi yang di mana seharusnya setiap suara mempunyai nilai yang setara tanpa adanya tekanan ataupun imbalan.
kedua, politik uang bisa mengakibatkan korupsi sistemik yang mana pejabat publik yg terpilih karena praktik tadi lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompoknya daripada kepentingan rakyat.
Ketiga, ini merusak proses reformasi serta pengembangan kebijakan yang adil serta transparan, karena keputusan yang diambil kerapkali sebatas kepentingan finansial bukan untuk kebutuhan masyarakat.
Banyak upaya yang sudah dilakukan, agar dapat mengatasi politik uang baik dari pemerintah, parpol, sampai rakyat sipil. Diantara langkah yang diambil ialah melalui regulasi yg lebih ketat terhadap kampanye politik serta pembiayaan partai.
misalnya Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Pemilu yg mengatur batasan pengeluaran dana kampanye dan tidak di perbolehkan untuk memberikan iming-iming (uang, barang) kepada pemilih.
Pendidikan politik juga menjadi faktor penting dalam memberantas politik uang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi, diharapkan masyarakat akan lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran uang.