Tahun politik menjelang pemilu 2024, publik di hebohkan dengan aksi hacker peretasan data KPU. Serangan Siber yang dilakukan peretas atau hacker dengan nama anonim "Jimbo" berhasil membobol 204 Juta data pemilih tetap (DPT) Ia menyediakan 500 ribu data sebagai sampel. Dari situs penyelenggara pemilu itu yang diduga data tersebut dijual dengan harga USD 74.000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengungkap penelusuran pihaknya mengungkap sampel data dari Jimbo dengan DPT KPU. Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh hacker jimbo.
Beberapa data pribadi yang berhasil diretas oleh jimbo yakni mulai Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor KTP yang berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri. Selain itu, ada juga data pribadi lainnya, berupa nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Dalam kasus peretasan ini, KPU adalah pihak yang paling bertanggung jawab, terlepas apapun motif pelakunya. Peretasan data tersebut keamanan siber KPU menjadi ancaman serius bagi berlangsungnya pesta demokrasi 2024 yang dikhawatirkan memicu permasalahan seperti adanya kecurangan dalam hasil pemilu 2024, karena kebocoran data bisa menjadi alat menambah atau mengurangi suara saat pemilu berlangsung.
Bahkan aksi peretasan data KPU bukan terjadi sekali ini saja. Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan. Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu.
