Adanya isu perkembangan Bisnis Organisasi pada Kementerian Keuangan RI saat ini terus berubah seiring waktu dan zaman, serta mengacu pada perubahan sejarah, perkembangan, dan pemahaman akan pentingnya menjaga operasi bisnis yang lancar, terutama dalam menghadapi gangguan, krisis, atau bencana. adapun latar perubahan isu tersebut disebabkan oleh:
- Sejarah Bencana dan Krisis
- Perobahan Teknologi secara Global
- Kepedulian Lingkungan yang membangun
- Peraturan yang berobah dan Kepatuhan
- Kesadaran akan Risiko dan adanya kesuksesan serta kegagalan
- Kasus COVID-19 (Pandemi global COVID-19 yang dimulai pada tahun 2019 menjadi contoh nyata tentang bagaimana krisis tak terduga dapat mengganggu bisnis di seluruh dunia. Pandemi ini telah memperkuat kesadaran akan pentingnya Kelompok Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB).
- Keinginan Organisasi untuk Bertahan dengan melakukan pengawasan dan Audit
Adapun Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) diatur juga dalam ISO 22301:2019 yang merupakan standar internasional dalam membantu organisasi untuk merencanakan, mengembangkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keberlangsungan bisnis mereka. Adapun yag diatur dalam Manajemen Keberlangsungan Bisnis berdasarkan ISO 22301:2019, yakni:
- Kepemimpinan dan Komitmen
- Perencanaan dan Penilaian Risiko (Hal ini mencakup pengembangan Business Impact Analysis (BIA) untuk menentukan dampak potensial dari gangguan dan analisis risiko untuk mengidentifikasi sumber risiko yang mungkin)
- Pengembangan Strategi serta implementasi
- Pemantauan dan Pengukuran
- Pengkajian dan Peningkatan
- Komunikasi dan Kesadaran
- Pemulihan Setelah Kejadian
Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan praktik yang diatur oleh ISO 22301:2019, organisasi dapat meminimalkan dampak gangguan bisnis dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi darurat atau bencana. Hal ini membantu menjaga keberlangsungan bisnis dan melindungi reputasi serta kepercayaan pemangku kepentingan.
Manajemen Keberlanjutan Bisnis (MKB) di Kementerian Keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi kementerian dalam mengelola keuangan negara. Identifikasi dan penilaian risiko serta ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan operasional Kementerian Keuangan adalah langkah awal. Ini melibatkan pengidentifikasian potensi gangguan seperti bencana alam, serangan siber, dan perubahan kebijakan. Selain itu, pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan kebijakan fiskal, juga merupakan potensi gangguan yang harus segera dideteksi dan ditangani dengan cepat. Sehingga hal-hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-520/KMK.01/2021 tentang manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan.
Namun sistem MKB juga harus diuji secara berkala melalui simulasi gangguan atau uji coba darurat. Hal ini disampaikan langsung oleh Suryadi (Kepala Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mataram Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB) melalui press release secara tertulis, Kamis (16/11/2023).
"Hasil dari uji coba ini harus digunakan untuk memperbaiki rencana pemulihan dan prosedur. Pelatihan harus diberikan kepada personel kementerian untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan rencana MKB. Kesadaran akan pentingnya MKB juga harus ditingkatkan di seluruh organisasi. " Ujar Suryadi.
Sehingga Kementerian Keuangan harus memiliki sistem komunikasi krisis yang efektif untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal selama situasi darurat atau krisis. Setelah terjadi gangguan atau krisis, kementerian perlu dapat memulihkan fungsi mereka secepat mungkin. Dalam hal ini melibatkan evaluasi dampak jangka panjang dan pemulihan perekonomian.
Dikutip dari press release, Suryadi mengatakan bahwa MKB tidak boleh menjadi proses statis, perlu secara teratur mengevaluasi dan memperbarui rencana mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan operasional, teknologi, atau risiko yang mungkin muncul. ini harus menjadi bagian dari proses berkelanjutan di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapabilitas MKB yang kuat.
"Pelatihan dan kesadaran (awareness) dalam konteks Manajemen Keberlanjutan Bisnis (MKB) di Kementerian Keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa personel di semua tingkatan organisasi memahami peran mereka dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan tanggap terhadap situasi darurat atau krisis." ungkapnya
Sehingga Kementerian Keuangan harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan mereka berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam MKB. Semua karyawan harus menerima Keberlangsungan latihan tentang prinsip-prinsip MKB, peran mereka dalam rencana pemulihan, dan prosedur darurat yang harus diikuti. Karyawan yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan MKB, seperti anggota tim pemulihan, perlu menerima pelatihan lebih lanjut yang lebih mendalam tentang aspek-aspek teknis dan taktis MKB. Pelatihan simulasi atau uji coba darurat dapat membantu karyawan memahami bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi krisis dan menguji kesiapan mereka.
Lanjutnya, Suryadi menyatakan bahwa adannya kegiatan Kementerian Keuangan aktif dengan kesadaran tentang MKB ke semua karyawan dan pemangku kepentingan. Ini bisa melibatkan kampanye kesadaran, seminar, dan komunikasi reguler. Karena semua karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan rencana MKB dan langkah-langkah darurat. Kementerian Keuangan juga harus memiliki tim atau departemen yang bertanggung jawab atas pelatihan dan kesadaran MKB. Tim ini dapat membantu merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan program pelatihan serta mengelola inisiatif kesadaran.