Politik saat ini sedang berlomba-lomba. Menjelang pemilu 2017 politik di Indonesia sangatlah rumit. Adanya politik yang saling menjatuhkan satu sama lain membuat politik menjadi rumit. Maraknya demo di berbagai daerah di kota-kota di Indonesia juga salah satu faktor dari hal tersebut.
Kecenderungan umum yang diadopsi masyarakat saat ini adalah memilih calon pemimpin yang pernah berjasa karena relasi etnik. Sesungguhnya pilkada adalah untuk pesta demokrasi, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, memamerkan kekayaan, meremehkan salah satu pihak, untuk membangun bukan menjatuhkan,mempersatukan bukan memisahkan. Singkat kata, pilkada adalah salah satu cara untuk mengedepankan prinsip satu untuk semua.
Pilkada itu menjadi menarik ketika adanya kerjasama antara satu dengan yang lain. Bola tidak ada kerjasama maka pilkada akan mengalami kerusuhan. Demokrasi yang melahirkan entitas pilkada serentak mewajibkan publik agar lebih selektif menyalurkan hak pilih. Sebab momen seperti ini akan mudah mereduksi kebebasan serta hak pilih masyarakat, hal seperti ini akan membuka peluang terciptanya deformasi partai politik. Artinya, terjadi perubahan wujud partai politik yang semulanya kredibel, responsif, komunikatif, serta fleksibel pada akhirnya berubah wujud menjadi politik yang membelenggu, menakutkan, diskriminatif, serta kaya dalam label negatif. Menyikapi hal ini, penulis menganjurkan agar masing-masing pribadi dengan penuh optimisme merombak pola pikir khususnya tentang menyalurkan hak pilih. Sebab terpenting dari pilkada bukan soal seberapa banyak kita menerima tawaran lewat bonus yang diberikan partai politik, bukan juga soal kita aktif dalam kampanye massal, melainkan yang paling penting dalam pilkada adalah bersikap demokratis dan menyalurkan hak pilih serta aspirasi seturut peran hati nurani dan bukan paksaan.
Pada saat ini masyarakat harus pandai memilih pemimpin. Jangan hanya memilih dengan asal tetapi cari tahulah latar belakangnya dan bagaimana cara kerja dia sebelum itu. Masyarakat perlu waspada dan berani mengusut setiap kebijakan partai politik yang dinilai membelenggu atau mereduksi kebebasan berpendapat dalam pilkada. Sebab pilkada adalah pesta demokrasi milik seluruh rakyat, bukan milik segelintir kaum elite politis.