Permasalahan Patriarki masih melekat pada masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif sangat terbatas karena budaya yang masih diyakini masyarakat Indonesia adalah bahwa perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga, padahal UUD 1945 pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
Budaya ini masih sering ditemukan dalam aspek-aspek dan ruang lingkup seperti pada pendidikan, ekonomi, hukum dan politik sekalipun. Dilihat bahwa Indonesia adalah negara hukum, kenyataan yang terjadi adalah bahwa hukum di Indonesia masih belum mampu untuk menopang masalah patriarki yang utamanya terjadi pada kaum perempuan.
Partisipasi kaum perempuan dalam dinamika perpolitikan di Indonesia dikatakan masih sangat minim, meskipun telah ada peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya sifat atau budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat.
Budaya patriarki dalam politik merujuk pada dominasi laki-laki dalam arena politik, di mana mereka memiliki kendali yang signifikan atas kebijakan, keputusan, dan kekuasaan politik.
Ciri-ciri dari budaya ini dalam perpolitikan Indonesia adalah, perempuan sering kali kurang diwakili dalam lembaga-lembaga politik seperti parlemen, kabinet, dan posisi kepemimpinan politik lainnya.
Stereotip mengenai gender yang menganggap perempuan kurang mampu dalam politik atau bahwa karakteristik feminin dianggap sebagai kelemahan, juga mempengaruhi menjamurnya budaya patriarki tersebut.
Pada akhirnya, berdampak pada munculnya kebijakan dan keputusan politik yang seringkali tidak memperhitungkan pandangan dan kebutuhan perempuan dengan baik.
Penyebab utama mengapa Indonesia masih melekat dengan budaya Patriarki dan minimnya kesetaraan gender terdiri dari beberapa faktor, yang hadir dan diadopsi langsung melalui kehidupan sehari-hari masyarakat sendiri, misalnya diskriminasi dan stereotip gender.
Diskriminasi gender dan stereotip yang ada dalam masyarakat dan media dapat meredam partisipasi perempuan dalam politik dan berbagai aspek kehidupan. Di beberapa tempat, perempuan mungkin menghadapi diskriminasi dalam hal akses ke pendidikan yang setara dengan laki-laki. Stereotip ini dapat membatasi pilihan pendidikan dan pelatihan perempuan.
Pada lingkungan pekerjaan diskriminasi muncul mencakup isu-isu seperti perbedaan gaji, kurangnya promosi, dan stereotip bahwa perempuan kurang kompeten dalam pekerjaan tertentu. Diskriminasi juga dapat mengambil bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
Stereotip gender sering kali menghambat perempuan untuk mengejar peran sosial dan ekonomi yang lebih luas, mengidentikkan mereka dengan peran-peran rumah tangga. Sedangkan dalam dunia politik stereotip ini berwujud keterwakilan yang rendah dan stereotip bahwa perempuan tidak cocok untuk posisi politik.