Kedudukan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Berbicara tentang pendidikan nasional atau sekolah di negara ini, yang sering menjadi sorotan adalah masalah nilai atau kemampuan kognitif siswa, bangunan sekolah, dan kesejahteraan guru. Jarang sekali isu kepribadian siswa diungkit, apalagi peran guru Bimbingan dan Konseling atau konselor sekolah dalam pembentukan pribadi siswa.

Bimbingan Konseling seolah menjadi topik yang tidak seksi untuk dibicarakan. Padahal, kalau merujuk ke negara yang pendidikannya maju, seperti Amerika Serikat, Singapura, bahkan Malaysia, peran guru BK sangat diperhatikan. Beberapa minggu yang lalu seorang teman di Malaysia bercerita betapa berkembanganya ilmu BK di negeri itu. Lalu, kenapa di Indonesia isu tentang BK menjadi isu nomor 2, kalaupun diangkat, bukan menjadi isu nasional tetapi daerah. Gerakan yang terlihat malah dari daerah, bahkan dari sekolah-sekolah.

Isu BK yang tidak seksi inimengakibatkan sekolah-sekolah tidak memiliki paradigma yang tunggal terhadap BK. Di bawah ini saya mencoba membangi sekolah ke dalam 5 kelompok, berkaitan dengan BK: Pertama, sekolah yang sadar betul pentingnya BK untuk membangun karakter siswa. Kesadaran ini mendorong sekolah ini menata sistem ke BK-an menjadi salah satu elemen penting sekolah. Untuk membangun sistim ke BK-an ini mereka melakukan studi banding, membangun fasilitas BK, memberikan waktu masuk kelas untuk guru BK, melibatkan tenaga BK dalam seluruh prose perkembangan siswa, menempatkan BK sebagai rekan guru bukan hanya sebagai pelengkap, mengirim guru-guru BK mengikuti seminar.

Kedua, sekolah yang sadar akan kedudukan BK dalam pembentukan pribadi siswa, tetapi tidak didukung oleh materi, tenaga dan yayasan (swasta) atau pemerintah (negeri). Keberadaan BK di sekolah ini antara ada dan tiada, hidup segan mati tak mau. Di sekolah kategori ini semua konsep ke BK-an hanya tinggal dalam angan-angan. Untuk membangun manajemen BK di sekolah ini butuh tenaga ekstra. Pendekatan yang dilakukanpun harus bervariasi. Ada pendekatan pragmatis, ada pendekatan structural.

Ketiga, Sekolah yang masih menerapkan manajemen BK jadul. Guru BK masih dianggap sebagai polisi sekolah, hanya menangani orang yang bermasalah. Sekolah ini cenderung tidak terbuka terhadap perkembangan ilmu BK dan tidak melihat fungsi BK dalam pembentukan pribadi siswa. Guru BK masih ditempatkan sebagai pelengkap dalam proses pendidikan anak, bukan sebagai rekan tenaga pengajar. Bahkan ironisnya, yang menjadi guru BK bukan lulusan Bimbingan dan Konseling. Sekolah ini anti perubahan.

Keempat, sekolah yang belum memiliki manajemen BK. Penyembanya, bisa karena belum ada tenaga, atau tidak ada yang tahu sehingga tidak ada yang memulau, atau bisa juga karena masalah financial, atau menganggap tidak perlu. Biasanya sekolah kategori ini terdapat di kecamatan atau sekolah anak tidak mampu.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling. Mampukan Prodi BK melihat ini menjadi peluang, menjadikan sekolah-sekolah in sebagai laboratorium bagi mahasiswa. Salah satu gagasan yang bias dicoba Prodi BK adalah membentuk satu uni formal menangani manajemen ke-BK-an di sekolah-sekolah yang belum ada BKnya. Unit formal ini bias diberi nama Unit Pendampingan Sekolah. Fungsi unit ini adalah melaklukan monitoring, training, dan pendampingan berkelanjutan sampai BK di sekolah itu terbentuk dan berfungsi dengan baik. Pembentukan unit ini akan memberi arti ganda kepada Prodi BK. Di satu sisi menjadi tempat mahasiswa berpraktek, disisi lain mengangkat citra BK. Mari kita wujudkan.