Harga BBM ber-Subsidi akan naik --- dulu awalnya konon, taktiknya membatasi pemakaian Premium bersubsidi untuk menggiring Rakyat memakai Pertamax --- BBM impor itu.
Kalau Rakyat harus membayar pemakaian Pertamax dengan harga Internasional --- bagus juga sehingga Stasiun Pengisian Asing --- Petronas, Shell, dan lain-lain dapat peluang.
Sesuailah dengan ideologi Neo-Liberal, agar Rakyat Indonesia didorong tenggelam di Mekanisme Pasar Bebas.
Mereka untung, Rakyat Indonesia buntung --- Tetapi bagaimana mekanisme Konstitusi-nya sampai Kebijakan itu bisa lolos ?
Kalau tetap diloloskan.Coba perhatikan :
1.Kebijakan dan Kinerja management pemerintahan di bidang “Penyediaan Hajat Hidup Orang Banyak” retrogresif dari Amanat Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, Bab XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. (Periksa Pasal 33 ayat (1) sampai (5).
2.Apakah Presiden RI dengan Kabinetnya serta DPR RI tidak mampu mengkaji opsi yang lebih berpihak pada Kepentingan Rakyat. Laksanakan Undang-undang APBN tahun 2012 dengan angka dan opsi yang ada --- dengan mengamankan Subsidi untuk Rakyat dan efek positifnya bagi perekonomian, karena pembelanjaan mendorong perekonomian pada umumnya.
3.Pemerintah harus bertanggungjawab justru Belanja rutin meningkat dan sangat dominan membebani APBN tahun 2012. Kerjakanlah itu --- mengapa pula mau dialihkan Belanja Subsidi BBM untuk rakyat menjadi transfer Payment BLT ?Apa urgensinya ?
4.DPR RI, Fraksi-fraksi di DPR, dan Partai Politik apakah tidak mampu mencari opsi yang lebih cerdas ?Jangan Partai Politik menjadi bagian proses Neo Feodalisme, mendapatkan Pulung Politik melalui Undang-undang, tetapi pelaksanaan dan kinerjanya seperti Kekuasaan Politik itu bukan dari Rakyat. Pasti menjadi Neo Feodalisme.
5.Rakyat, apakah ada Kekuasaan-mu yang masih tersisa untuk melakukan Koreksi ?
PDI- Perjuangan dan PKS, serta Gerindra dan Hanura, berikut Partai lain-lain, termasuk Partai Nasdem harus tampil menjadi Pelopor menolak Kenaikan Harga BBM --- berikan alternatif.
Survei LSI terakhir mengenai hal ini, menyimpulkan :
1.Publik yang disurvei 86,6 persen menolak Kebijakan Pemerintah tentang Kenaikan harga BBM pada APBN Perubahan 2012.
2.Partai Demokrat harus bertanggungjawab terhadap rencana perubahan APBN-P 2012 --- ancaman akan Bertambahnya angka Kemiskinan dan Kenaikan Harga-harga.
Adakah alat Rakyat untuk melaksanakan Sila : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN ?
Ada :
1.Pers sebagai Pilar Demokrasi --- suarakan dengan kompak Kampanye anti Kenaikan harga BBM, dan ajukan alternatif.
2.Mahasiswa, Pemuda , Buruh, Tani, dan Nelayan melakukan demonstrasi, berikan Resolusi untuk menghindarkan Penderitaan yang akan bertambah.
3.Partai yang tidak mengikuti Pemilu dan Ormas, agar bersuara menolak dan memberikan jalan keluar.
4.Jadikan tindakan di atas menuju Permusyawaratan
.
5.DPD RI berikan pendapat, siapkan fungsi MPR RI.
Untuk mengatasi hal-hal yang menjadi alasanPemerintah melakukan :
1.Kenaikan Harga BBM ber-subsidi dan TDL --- Pemerintah (Pertamina, BP Migas dan PLN) bisa melakukan efisensi pos APBN lainnya --- Kebijakan Pemerintah terhadap BUMN harus melakukan rationalisasi biaya tahun ini juga. Cegah Waste dan Pemborosan di BUMN.
2.Rencana BLT bukan Kebijakan Cerdas --- justru sebaliknya.Jangan usik Rakyat yang sedang berada di Zone aman saat ini --- pelihara daya beli mereka, giatkan suasana investasi yang kondusif.Jebol semua jaringan High-Cost-economy.
Kebijakan Ekonomi dan Penegakkan Konstitusi jangan pertaruhkan dengan strategi dan taktk politik
yang myopik --- meruntuhkan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
Trend Kegagalan Partai Demokrat (dari kesimpulan survey mutakhir) harus menjadi Alarm bagi Rakyat dan Partai Politik lainnya.
[MWA] (Polhankamnet-41)