Rakornas Partai Demokrat Kalau Gagal Melakukan Pembersihan --- Ciptakanlah Sistem ! [Tajuk Ide – 42]

 

[caption id="attachment_121131" align="alignleft" width="300" caption="Ia muncul untuk memberikan Informasi Awal --- setelah itu Siapa Tahu Ia akan Tampil di Muka Pengadilan untuk Menegakkan Keadilan dan Kebenaran. Siapa bisa menduga ?"][/caption]

Rakyat membutuhkan Partai Politik yang konstitusional, berbasis Kesadaran Hukum dan Management Modern --- sehingga efektif bagi penerapan demokrasi diIndonesia.

Rakyat tidak mau membiayai dan menitipkan cheque kosong melalui Pemilu, Pemilu adalah ajang perebutan kekuasaan yang konstitusional, tetapi digunakan Elite untuk melakukan korupsi diIndonesia Raya ini --- fakta dan informasi dari proses hukum, sejarah pemberantasan korupsi, opini dari Stake-holder di dalam Negara ini --- jelas titik lemah penyelenggaraan Negara di Indonesia ini, Mismanagement.

Badan-badan Konstitusional, turunannya berdasarkan undang-undang , begitu mudah melakukan praktik Manipulasi dan Korupsi --- khusus informasi yang diperoleh dari Kasus Sesmenpora dan Proyek Stadion Terpadu Bukit Hambalang --- yang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor, maupun yang sedang menggulir dengan eskalasi yang nyata dalam proyek Stadion Bukit Hambalang.Rakornas Partai Demokrat mempunyai Misi, memulai dalam proses meletakkan Budaya Progresif : Anti Korupsi dan Pemberantasan Korupsi.

Sampai petang ini tampaknya dari Pernyataan Elite Partai Demokrat yang turut dalam pembahasan Acara TV , bahwa :

1.Secara managerial Rakornas dapat dikendalikan

2.Tampaknya tidak akan ada tindakan pembersihan yang nyata secara managerial

3.Terdapat status quo secara internal --- ‘Business as usual”. Partai sebagai infra struktur politik, tetapi juga partai tidak mampu keluar dari arus Budaya Koruptif.

Apa konsekwensi dari hasil optimal Rakornas, (kita amati sepanjang besok) hanya sebegitu ? :

 

1. Secara politik Partai Demokrat tidak bisa menjadi pelopor “Comittement” Anti Korupsi --- agar semua partai-partai berbenah, memperbaiki kinerja dan komitmennya --- sebagai infra struktur politik di Indonesia, alat penyelenggaraan Negara.
2. Indonesia juga akan tetap menyandang prestasi “Negara Terkorup di Dunia”.
3. Indonesia akan tetap menjadi Negara Berkembang Yang Miskin --- Mismangement, Economic of Corruption berbiaya Tinggi
4. Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUD HANKAM --- berarti tahun-tahun 2035 menjelang 100 tahun merdeka, Indonesia akan tetap merupakan Negara Merdeka yang sangat lemah, bergantung pada Kekuatan Asing, mudah mengalami Krisis --- syukur kalau tetap berpredikat NKRI.
5. APBN dan APBD serta Bantuan dan Utang Luar negeri akan selamanya menjadi Ajang Penghisapan Kekayaan dan Kedaulatan Indonesia oleh partai-partai politik --- Rakyat hanya akan mendapat tetesan kehidupan agar Rakyat tetap menjadi unsur mengapa NKRI perlu ada.

Setelah besok Rakornas Partai Demokrat ditutup, mungkin akan terlihat Arus Informasi Budaya Korupsi yang melanda Partai Demokrat, memberikan umpan balik :

 

1. Partai Demokrat belum mempunyai kapasitas menuju partai modern, yang berguna bagi Nusa dan Bangsa. Cobaan dan Ujian yang dihadapi --- tidak membuat Partai Demokrat promosi naik “Kelas Terpercaya”.
2. Tokoh dan Elit Partai Demokrat dapat mengendalikan Rakornas --- tetapi tidak menghasilkan apapun bagi Negara dan Bangsa
3. Apakah Susilo Bambang Yudhoyono hanyalah Seorang Politisi yang piawai --- ataukah ia berkelas Negarawan Besar Indonesia.

Bung --- kalau hanya sebegitu kemampuan Partai Demokrat dalam mengelola Partainya, Sumber Daya Manusianya, dan kinerja Visi-Misinya --- tinggal satu harapan dari Rakyat Indonesia, pada Rakornas :

“Ciptakanlah Sistem, Prosedur dan Metode mengamankan APBN-APBD dari tindakan Manipulasi dan Korupsi di Seluruh Indonesia”

Mau ?

Bisa ?Itu Strategi Budaya yang diperlukan Indonesia, Bung ! [MWA]