Keluhan Atau Grievance, Dilakukan Oleh Presiden Sampai Pengungsi Tsunami Mentawai [ManagemeNet – 02]

Mengapa mereka mengeluh ?Karena mereka : Manusia.Mereka adalah sumber daya manusia yang mempunyai nalar; tetapi tentunya masing-masing pribadi mempunyai motif dan intensitas berbeda.

Polisi penjaga rutan mengeluh kekurangan biaya hidup, terungkap, akan membiayai anggota keluarga menderita penyakit --- keluhan dengan intensitas tertentu, diatasi dengan “menerima suap” .Ada PNS penjaga perpustakaan --- bertahun-tahun perpustakaan sepi-sepi pengunjung; metode pelayanan tidak pernah dikaji untuk dirubah --- pelayanan-nya; Atasan pun tidak pernah memperhatikan --- tidak ada fungsi “Controlling” --- itu PNS-PNS bisa mengatur jam kerja-nya sendiri --- mau datang jam berapa saja, terserah!Keluhan mengendap dan direfleksikan dengan tindakan “indispliner” !

Di lalu lintas Pantura, tepatnya di Subang – Jawa Barat; tukang pungutan liar berbaju dinas instansi --- di Kopo telah dihapus, tetapi di Pasar Sukamandi tetap meriah --- Organisasi dan Atasan mereka (?) masih tetap menyelenggarakan, mereka mengeluh kepanasan, kehujanan, tetapi bagian untuk Atasan --- “wajib setornya tetap tinggi”, keluhan mereka “menyisihkan bagian tertentu ke dalam kantong yang lain” --- mengeluh tetapi takut pakaian dinas alat pungutan, dicabut. Huh Indonesia ( di Jawa Barat, mungkin di bagian Indonesia lain juga masih ada pos pungutan liar --- Pos-pos ekonomi biaya tinggi !)

Tidak heranlah IndeksPertumbuhan Daya Saing,Indonesia menduduki peringkat ke 54 dari 134 Negara --- kalah jauh dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.Karena apa ?Birokrasi Indonesia tidak mampu menuntaskan tindakan aparatnya, yang koruptif, manipulatif, dan melanggar wewenang --- yang mungkin semula berasal pada “keluhan atau grievance”.

Jadi kapan investasi akan riil bertumbuh untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan ?Jangan menghabiskan periode lima-tahunan.Kasihan Sumber Daya Waktu Indonesia.Tersia-sia, mismanagement !

Ya, Presiden pun berkali-kali mengeluhkan berbagai masalah Bangsa yang dihadapi --- tetapi aparat dan birokrat yang dibawahi-nya dalam organisasi pemerintahan --- tidak bisa cepat menanggapi, menyelesaikan --- sehingga timbul gejolak politik. Pantas beliau “mengeluh”

Begitu pula Wakil Presiden, bisa mengeluhkan bahwa banyak pengamat hanya mengemukakan hal-hal yang negatif didalam Bangsa dan Negara Indonesia.Memang, itu namanya “check and balance”--- pemerintah mengemukakan data dan info yang positif-positif, tetapi ada anggota masyarakat yang menemukan yang negatif; mereka menuliskannya, melaporkannya hal lain yang negatif atau masih kurang memuaskan--- syukur-syukur ada solusi entah dari pemerintah atau malah dari masyarakat.

Jadi “Keluhan atau Grievance” harus ada penyelesaian, ada solusi, ada “jalan keluar”--- alias outlet sebelum menjadi eksplosif. Harus ada katup penyelamat. Jangan ditunda-tunda tanpa pengkajian, penelitian, evaluasidan kesimpulan untuk penyelesaian.Action !

Secara Manajerial --- grievance timbul karena ada konflik dalam Organisasi atau pun di dalam Sistem .Wah, tentu operasi Management bisa terganggu dalam intensitas tertentu, kalau tidak dilakukan ‘tindakan yang tepat dan cepat”.

Grievance bisa timbul juga karena adanya perubahan --- sedangkan perubahan memang terus-menerus terjadi ( Ingat Panta Rei !).Dalam suasana perubahan, tentu banyak keluhan --- dalam manajerial, dalam organisasi, keluhan timbul harus ada “action” penyelesaian.

Lihatlah di dalam penyelesaian masalah hukum di dalam Negara ini --- semua keluhan berubah menjadi konflik yang lebih besar.Perkara besar tidak tuntas penyidikan dan penyelidikannya --- bahkan sampai ke proses peradilan-nya. Ini berbahaya, timbunan backlog keluhan masyarakat, bisa menyulut konflik berkepanjangan.

Pemerintah harus segera menuntaskan Reformasi Penegakan Hukum --- bereskan fungsi Kepolisian dan Kejaksa Agung-an, agar organisasi itu bisa berfungsi optimal. Tidak terus-menerus menjadi tumpuan keluhan masyarakat maupun organisasi pemerintahan.

Beberapa contoh dan kemungkinan diatas adalah keluhan yang berimplikasi politis. Penyelesaiannya pun tentu dalam alur politik.

Bagaimana di lingkungan perburuhan ? Katakan-lah keluhan Buruh Migran Indonesia.Jeritan dan keluhan mereka secara makro telah bergema sepanjang masa.Majikan dan Negara penyedia lapangan kerja --- masing-masing memperlakukan buruh migran Indonesia sesuai dengan budaya hukum dan masyarakat di Negara yang berkepentingan.Pemerintah Indonesia harusnya sudah bisa menentukan prosedur yang adil, karena masalah yang dihadapi buruh migran itu --- telah teridentifikasimasalahnya.Tinggal Indonesia mau berbuat apa ?

Indonesia adalah di sisi Supply --- masa kita tidak cukup cerdas bagaimana mengendalikan pasar di : Arab Saudi, di Malaysia, di Taiwan, atau di Hongkong dan Negeri lainnya.

Semuanya itu menyangkut Kompetensi, Kualifikasi, Spesifikasi atau pun Kondisi Kontrak --- tentunya selain aspek ekonomi, harus komprehensif di bidang perlindungan hukum,sosial dan hubungan perburuhan.Hal mana bisa dilakukan dalam MOU dan Terms of Condition /Reference yang adil untuk kedua belah pihak.

Secara Management, keluhan digariskan bahwa, penyelesaian-nya bersifat arus timbal-balik dari Otoritas tertinggi sampai ke basis/bottom.

Jadi Organisasi apa pun --- ini hal yang serius : bagi Perusahaan dan instansi pemerintahan menyangkut produktivitas --- tetapi bagi lembaga-lembaga dalam jaringan pemerintahan --- ini menyangkut produktifitas politik.Rakyatnya puas atau tidak --- Rakyatnya “percaya”apakah tidak?Pemerintah dan Negara membutuhkan “Kepuasan dan Kepercayaan Publik”

Mengapa pengungsi korban Bencana Merapi ragu-ragu dengan “tawaran pembelian ternak mereka” ?Keluhan mereka, keluhan Rakyat kini kian menumpuk !Karena tawaran itu tidak komprehensif --- karena yang mengalami ancaman kerugian bencana itu ternyata berbagai jenis petani dan peternak.

Di dalam kabut debu Merapi Rakyat clingak-clinguk memendam “keluhan” mereka.Apa penyelesaian-nya ?Bagaimana Prosedur dan metodenya ?(bersambung)

Keluhan itu seperti Volcano.