Kesehatan masyarakat merupakan suatu bidang ilmu kesehatan yang mempelajari bagaimana cara memberdayakan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale (Leavel and Clark, 1958) kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisien.
Pemkab kabupaten Malang, Jawa Timur, akan menghentikan pemberian bantuan kesehatan kepada 679.721 peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) daerah tidak bisa dilepaskan dari di tiadakannya ketentuan mandatory spending (minimal anggaran kesehatan). Alasan penonaktifan ini karena pihak sedang melakukan pemutakhiran data yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan, jadi tidak semua masyarakat yang mendapatkan PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah).
Mengapa hanya orang miskin yang mendapatkan PBIP?
Karena banyak sejumlah peserta PBID yang dibiayai APBD Pemkab Malang tidak memenuhi kriteria miskin. Hal itu mengakibatkan anggaran yang dikeluarkan untuk membayar klaim PBID sangat besar. Pengeluaran dalam satu bulan bisa mencapai Rp 25 miliar atau Rp 300 miliar dalam satu tahun. "Dengan berat hati kebijakan ini harus dilakukan. Terutama pada bulan agustus ini, jika tidak dilakukan kondisi keuangan daerah akan semakin berat," ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
Perubahan data PBID dilakukan dengan tiga cara yaitu penghapusan, penggantian, atau penambahan. Tujuan itu untuk memenuhi data peserta yang selama ini terdaftar sebagai PBID masih memenuhi kriteria yang berhak menerima bantuan atau tidak. Jika di dalam proses pendataan ulang terdapat peserta yang tidak masuk kategori miskin ataupun meninggal, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari daftar. Pemkab malang menonaktifkan hampir sebanyak 700.000 PBID secara pihak.
Jika warga yang masih mampu ikut serta daftar PDIB dampak bagi warga miskin tidak bisa mengakses layanan kesehatan tersebut. Dihapusnya ketentuan minimal anggaran kesehatan membuat pemda terkesan "tidak mempunyai kewajiban" untuk mengalokasikan minimal 10% dari APBD untuk kesehatan, seperti yang diatur oleh UU Kesehatan yang lama.
Menurut Aliyah Mustika Ilham, anggota komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat mengatakan bahwa penghapusan mandatory spending semakin menunjukkan bahwa kurangnya komitmen politik negara dalam menyiapkan kesehatan layak, merata di seluruh negeri dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mandatory spending sektor kesehatan itu masih sangat diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhnya pelayanan kesehatan masyarakat dan dalam rangka mencapai tingkat IPM (indeks pembangunan masyarakat).
Anggaran pemerintah adalah alat yang penting untuk mengelola perekonomian serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Mandatory spending tingkat kesehatan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu, sebab sehat itu mahal, jika tidak ada bantuan dari pemerintah lalu apa yang akan digunakan untuk berobat.