TERJAL dunia politik. Saling menegasikan antar politisi adalah lumrah dalam politik praktis, akibatnya citra politik kian buruk di mata publik. Politik dikonotasikan sesuatu yang tidak baik, tidak heran sebagian orang melabelkan politik sebagai hal yang kotor.
Sedari, politik esensialnya kontradiktif dengan apa yang dilabelkan. Sebab, secara definisinya politik tujuan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Pun politik sebagai 'urat nadi' roda pemerintahan melalui politiklah segala kebutuhan publik dipresur lewat keputusan politik (public policy). Sehingga, sikap apolitis adalah nalar yang tersumbat dengan kinerja pejabat publik yang bobrok.
Buruknya kinerja pejabat publik mengakibatkan munculnya skeptisme publik dalam memberikan mandat. Maka dalam hajatan politik tahun ini, publik dituntut lebih cerdas memilih wakil sebagai representasi di 'rumah rakyat'.
Rumah rakyat harus di isi oleh orang-orang yang tahu fungsi selaku wakil rakyat (legislasi, budgeting, pengawasan). Butuh ahli retorika konseptual-rasional, memiliki wawasan luas, pahami masalah daerah pada umumnya dan dapil pada khususnya.
Ini semua dibutuhkan, agar kebijakan yang lahir dari produk pikir orang-orang yang berkualitas. Karenanya, keunggulan kebijakan yang hadir sangat dipengaruhi kualitas pembuat kebijakan.
Sehingga, publik mesti mengutus wakil untuk huni 'rumah rakyat', dengan paramater yang professional bukan atas dasar 'like and dislike'. Pun politisi yang hadir di 'rumah rakyat', harus memiliki misi untuk mengembalikan cita-cita politik sejalan dengan definisi yang sesungguhnya.
Menatap 17 April
Tanggal 17 Arpil 2019 publik kembali memilih wakil rakyat (DPD, DPR, DPRD). Parpol telah merekomendasikan calon wakil rakyat dengan ragam latar belakang (Backround), ada dari kalangan politisi, pengusaha, dan juga selebriti. Untuk itu publik selaku pemegang kedaulatan patut menilai secara cerdas dalam memberikan hak politik. Menurut penulis setidaknya tiga indikator yang menjadi pacuan memilih wakil rakyat yakni, berbasis kualitas, rekam jejak dan integritas.
"Pilih lah calon dengan parameter berbasis : Kualitas, Rekam Jejak dan Integritas. Bukan memilih calon atas dasar politik uang atau politik identitas".
Kualitas figur menjadi ukuran penting yang mesti dinilai publik. Karena, menjadi wakil rakyat diperlukan memiliki konsep atau gagasan yang memahami realitas masalah sosial yang mendera kehidupan masyarakat. Masalah inilah yang kemudian menjadi misi penting untuk menyerukan kelak ketika duduk sebagai representatif masyarakat di lembaga legislatif.
Di lain sisi, rekam jejak figur menjadi indikator yang patut dilihat selaku pemilih. Yang dinilai adalah kehidupan atau pekerjaan calon sebelum ikut kontetasi calon anggota legislatif; dari situlah akan tahu sosok figur, yang kemudian menjadi preferensi dalam memberikan hak politik pada pemilihan.
Terakhir adalah integritas calon. Indikator tersebut menjadi salah satu parameter dalam menentukan hak politik pada calon, apalagi Indonesia rentan dengan masalah korupsi. Sehingga, masyarakat patut menilai calon memiliki integritas yang baik.
Ketiga indikator di atas, menurut penulis menjadi pijakan publik, jika mau wakil rakyat yang kelak duduk di lembaga DPRD adalah wakil rakyat yang berkualitas
Dengan melihat lembaga legislatif kini sedang banyak di huni oleh politisi-politisi bermental koruptif. Menjadikan jabatan legislatif sebagai kesempatan menguras uang negara, prilaku ini yang mesti dibasmi di tubuh lembaga legislatif. Maka, kedepan publik patut memberikan mandat pada politisi yang berwawasan, berintegitas dan memiliki spirit perjuangan untuk mengawal kepentingan publik di 'rumah rakyat'.