Media online seperti Kompas.com dan Detik.com telah memberitakan bahwa Gerindra akan mencalonkan Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoedin sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Masalah tersebut telah dibahas pada tanggal 06 April 2016 dalam pertemuan silaturrahim di kediaman Letjen TNI Purn Sjafrie Sjamsoeddin, di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Saya termasuk yang hadir atas undangan Forum P2DKI yang diketuai M. Idris Zaini, mantan anggota DPD RI.
Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa tokoh politik seperti MS Ka’ban, Usamah Hisjam, M. Taufik, Saleh Khalid, Idris Zaini dan lain-lain. Saya hadir dalam kapasitas sebagai sosiolog, yang banyak menulis dan meneliti di DKI Jakarta.
Saya agak terkejut ketika M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra hadir dalam pertemuan silaturrahim tersebut. Terungkap dalam pertemuan itu bahwa yang meminta waktu untuk bersilaturrahim dengan Pak Sjafrie adalah M. Taufik.
Sudah tentu arahnya adalah meminta Pak Sjafrie untuk turun gunung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saleh Khalid, mantan Ketua Umum PB HMI dan mantan politisi PPP ketika diminta oleh Idris Zaini, Ketua Umum FP2DKI untuk menyampaikan pandangan dan bahkan menjadi moderator dalam pertemuan silaturrahim dan dialog dengan Pak Sjafrie, secara tegas meminta kepada Pak Sjafrie untuk bersedia menjadi calon gubernur DKI Jakarta demi menyelamatkan bangsa dan negara.
Dengar Suara Rakyat
Setelah beberapa orang berbicara, Saleh Khalid meminta saya sebagai sosiolog untuk menyampaikan pandangan tentang kasus “RS Sumber Waras”. Saya semula menolak berbicara karena tujuan saya hadir ingin bersilaturrahim, menghormati undangan ketua umum Forum P2DKI dan juga ingin mendengar perbincangan dengan Pak Sjafrie, tetapi beberapa teman yang hadir meminta saya ikut berbicara.
Setidaknya ada 3 (tiga) isu besar yang saya kemukakan dalam kaitan dengan pilkada DKI Jakarta. Pertama, kekuatan Gubernur Ahok sebagai petahana yang kinerjanya banyak dirasakan oleh rakyat DKI dan pada umumnya puas atas kinerja Ahok. Kalau mau mengalahkan Ahok harus head to head. Tidak boleh banyak calon.
Kedua, partai politik jangan pernah bermimpi bisa mengarahkan rakyat apalagi rajyat DKI Jakarta sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih seseorang.
Ketiga, dalam menetapkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta, harus dengar suara rakyat, yang biasanya tecemin dari hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas calon. Walaupun ada lembaga survei bayaran yang tidak kredibel, sebagai pembanding tetap diperlukan informasi dari hasil survei.
Permintaan Prabowo dan Respons Rakyat