[caption id="attachment_392103" align="aligncenter" width="600" caption="Presiden Jokowi/Kompas.com"][/caption]
Tanpa terasa Presiden Jokowi dan Wapres JK telah 100 hari di puncak kekuasaan karena keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014.
Dalam 100 hari memimpin Indonesia, keduanya telah bekerja keras untuk mewujudkan visi misi dan program yang dikampanyekan dalam pemilihan Presiden RI 2014.
Pertama, dalam bidang sosial, kedua pemimpin Indonesia berusaha keras merealisasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai konpensasi dari kenaikan BBM.
Akan tetapi, perwujudan program di bidang sosial menimbulkan masalah karena belum diatur dalam APBN 2014, sehingga ada anggota DPR yang berpandangan bahwa peluncuran Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, sudah melanggar UU APBN.
Terlepas program tersebut dianggap kontoversial, saya tetap memberi apresiasi yang tinggi karena Presiden Jokowi dan Wapres JK serta seluruh jajaran Kabinet Kerja telah menunjukkan tekad dan semangat untuk bekerja.
Dalam 100 hari memimpin Indonesia, Presiden Jokowi dan Wapres JK menghadapi banyak masalah sosial seperti korban letusan gunung Sinabung di Sumatera Utara, banjir bandang dan longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, erupsi gunung Gamalama di Maluku Utara, tragedi jatuhnya Air Asia QZ8501, dan lain sebagainya, semuanya direspon dengan cepat, sehingga korban bencana dapat ditangani dengan baik.
Kedua, dalam bidang ekonomi, Presiden Jokowi dan Wapres JK berusaha keras membangun ekonomi Indonesia. Forum APEC dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mempromosikan Indonesia sebagai tempat investasi yang sangat menguntungkan. Untuk menarik investasi, maka pelayanan perizinan dilakukan satu atap yaitu di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Presiden Jokowi dan Wapres JK berusaha mengurangi beban anggaran dengan memotong subsidi BBM yang dianggap kurang tepat sasaran, sehingga harus menaikkan harga BBM, yang memicu naiknya harga barang-barang kebutuhan sembako (sembilan bahan pokok).
Akan tetapi, ketika harga minyak dunia turun, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tercatat dalam 100 hari memimpin Indonesia, Presiden Jokowi dan Wapres JK sudah menurunkan harga BBM sebanyak dua kali. Namun, yang menjadi keprihatinan rakyat banyak, turunnya harga BBM tidak disertai dengan turunnya harga-harga sembako. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) pemerintah, yang harus segera diatasi.
Sekedar mengingatkan bahwa keunggulan pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun lamanya ialah kemampuan menciptakan stabilitasi harga-harga sembako. Tidak hanya harga-harga sembako murah, tetapi juga tersedia. Hal tersebut selalu dikenang dan dirindukan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Maka tidak heran, jika rakyat bawah menganggap bahwa Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi. Institusi pemerintah yang berperan mewujudkan stabilisasi harga-harga sembako ialah Bulog (Badan Logistik).