Masih ingat dengan kabar kecolongannya kita ketika TKA baru asal China bisa lolos masuk ke Kendari Sulawesi Tenggara pada 15 Maret silam? Dan kabar tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kapolda Sultra Merdisyam yang mengatakan bahwa mereka merupakan wajah lama yang memperpanjang visa.
Kapolda itu juga mengatakan bahwa mereka yang berjumlah 40 itu datang dari Jakarta bukan dari China karena namanya juga memperpanjang visa.
Tak berselang lama, kabar dari Kapolda Sultra terbukti salah. Faktanya, TKA China tersebut datang langsung dari China yang mana transit terlebih dahulu di Thailand untuk isolasi sementara. Selain itu TKA asal negeri Tirai Bambu itu berjumlah 49 bukan 40 seperti yang dikatakan Kapolda.
Selanjutnya pada 17 Maret, Kapolda Sultra Merdisyam meminta maaf atas miskomunikasi tersebut. Menurutnya, Kapolda Sutra mendapatkan kabar dari pengelola Bandara Haluoleo bahwa mereka sudah mengantongi visa dan sertifikat kesehatan.
Selain itu Kapolda Sultra juga sudah menghubungi PT VDNI tempat TKA asal China itu akan bekerja namun dengan jawaban yang berbeda. Sebegitu mudahnya kah seorang Kapolda Sultra meminta maaf? Lagi-lagi minta maaf dan tidak ada hukuman disiplin yang tegas. Apalagi Kapolda Sultra sudah menyebarkan berita bohong waktu itu.
Dan bagaimana bisa seorang Kapolda salah menerima informasi yang sangat penting dan berharga itu.
Akibatnya warga merasa geram dan selanjutnya melakukan protes pada 18 Maret atau sehari setelah Kapolda Sultra meminta maaf. Warga yang protes bahkan sempat adu jotos mungkin karena saking kesalnya dengan kabar mengejutkan tersebut.
Warga Sultra menuntut agar 49 TKA baru asal China itu untuk dikembalikan ke negaranya, bukan karena anti-China melainkan karena virus Covid-19 datang pertama kali dari China tepatnya di daerah Wuhan.
Jika tuntutannya tidak dikabulkan, warga yang berdemo bahkan akan menyegel kantor tempat TKA baru asal China akan bekerja. Cara ini dilakukan mereka agar tidak ada lagi TKA asal China datang ke Indonesia di tengah mewabahnya pandemi ini.
Sayangnya, lagi-lagi muncul kabar bahwa ada 500 TKA China yang akan datang ke Konawe Sultra. Kabar ini semakin jelas ketika pemerintah pusat sudah memberikan izin kepada PT VDNI pada 22 April 2020. Sontak saja, muncul berbagai protes dari kiri dan kanan.