PR (Pekerjaan Rumah) yang dihadapi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), sangat berat. Sebab, dia harus meyakinan pemilihnya untuk secepatnya melaksanakan revolusi mental, terus menjaga kestabilan ekonomi rakyat yaitu usaha kecil dan menengah serta mempertahankan harga BBM dan bahan pokok yang merupakan urat nadi kehidupan rakyat.
Semua orang pasti bertanya rakyat mana yang perlu diperhatikan oleh Jokowi-JK, ya, yang prioritas adalah rakyat dibawah garis kemiskinan yang jika ada kenaikkan harga untuk sembilan bahan pokok, maka yang sangat merasakan efek dari harga itu adalah para rakyat dibawah garis kemiskinan ini.
Kompleks memang yang dihadapi oleh Presiden RI baru Jokowi-JK, seperti menata ekonomi kecil, menengah dan besar. Menata kestabilitasan keamanan dalam negeri, menata sumber daya alam di Nusantara ini, menata keamanan lokal sehingga tidak memicu perang suku, yang jika terjadi akan menggoncangkan persendiaan keamanan negara berdampak pada ekonomi yang tidak sehat.
Bukankah dengan nilai rupiah yang anjlok dari dolar AS saja, kegoncangan ekonomi atas bergetar terutama oleh para pengusaha besar?
Jadi, Jokowi perlu menteri yang benar-benar bekerja, tidak teori semata-mata atau hanya turun ke bawah dengan menyatakan ditampung semua aspirasi tetapi setelah sampai di ruang kerja para menteri hanya digeletakan di atas meja.
Menteri Jokowi harus kreatif dari Jokowi sendiri, artinya tidak melebihi kewenangan seperti presiden atau wapres tetapi kreatif dalam hal tempo setengah tahun mampu membenahi hal yang tidak benar di intern departemennya sendiri dengan revolusi mental.
Revolusi mental yang utama adalah pembenahan pribadi masing-masing PNS di intern departemen sehingga siap mau bekerja keras, tidak lagi korup waktu seperti jam kerja keluar ruang kerja, datang ke kantor setelah mau absen pulang sore hari.
Selain itu, revolusi mental kedua adalah membongkar korupsi, kolusi dan nepotisme di intern departemen yang bukan rahasia umum lagi bahwa di departemen terjadi kolusi dari bapak, anak ponakan dan yang ditempatkan di bagian basah adalah suku tertentu karena menterinya dari suku tersebut.
Revolusi mental lainnya adalah di tatanan pelayanan publik yang tidak lagi menunggu bola, melainkan menjemput bola. Tidak lagi dagang izin perizinan dengan moto, pelayanan cepat jika ada pelumasnya yaitu duit.
Revolusi mental lainnya menata kembali kepala daerah yang kerjanya makan uang dinas seakan-akan semua perjalanannya ke Jakarta adalah dinas, tetapi sampai di Jakarta ke dugem alias dunia gemerlap.
Isteri pejabat daerah di Jakarta memborong pakaian dan perhiasan untuk dipertunjukkan di daerah.
Tambah lagi di setiap jabatan yang basah pada pemerintahan daerah yang diletakan konco lawas, ponakan, paman dan yang punya hubungan famili sehingga daerah dikenal dengan pemerintahan daerah milik keluarga dan para teman dekatnya saja.
Lain lagi kejujuran yang harus dipertahankan dalam tatanan kehidupan di intern departemen manapun yang berurat nadi milik pemerintah.
Yang paling susah adalah revolusi mental di parlemen yaitu DPR, DPD, MPR dan DPRD, karena mereka yang duduk di tempat ini merasa merekalah yang punya kuasa, tidak mau diatur.
Contoh yang kita lihat pada rapat paripurna saat pemilihan pimpinan DPR yang mempermalukan nama lembaga wakil rakyat. Mereka seakan berada di ruang kerja kantor kecil dengan sikap yang benar-benar bukan lagi menggambarkan anggota terhormat.
Nanti akan khusus soal mengupas Jokowi akan repot hanya urus anggota DPR saja....
Jadi, awal Jokowi-JK membawa bahtera pemerintahan ini dihadapkan pada persoalan menyentuh rakyat miskin yaitu naik atau tidak harga BBM, jika naik, wassalam, rakyat miskin akan menderita bangeeet.
Ya, semoga saja tim penasehat dari Bang Jokowi membaca tulisan ini yaitu bahwa dalam perpindahan kekuasaan pemerintahan dari SBY ke Jokowi sudah terjadi naik tarif listrik, naik tarif Air PAM....ini saja membuat rakyat yang tadinya miskin naik kepada miskin lagi..miskin lagi....Jangan ada lagi pemikiran mau menaikkan yang dampaknya pada rakyat miskin......