Konsep tentang birokrasi merupakan konsep yang cukup menarik untuk kita bahas, bagaimana tidak, birokrasi memiliki peran yang sangat peting di dalam roda pemerintahan
Bahkan keberlangsungan suatu pemerintahan dipengaruhi oleh baik dan buruknya suatu birokrasi dalam mejalankan setiap perannya. Ada beberapa perspektif yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan birokrasi, dan meihat bagaimana peran birokrasi di dalam proses pemerintahan. Jadi pada kesempatan ini, saya mencoba untuk menjelasakan konsep birokrasi di dalam pandangan Karl Marx dan Hegel sebagai hasil pembacaan dari buku Etienne Baliabar yang berjudul "ANTI FILSAFAT metode pemikiran Marx," serta buku Franz Magnis Suseno "Pemikiran Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme".
Pertama, saya akan mencoba menjelaskan konsep birokrasi dalam pandangan Hegel. Selanjutnya saya mencoba untuk menjelaskan konsep birokarsi dalam pandangan karl marx. Tujuan dari penulisan ini, agar memberi pemahan kepada pembaca, sehingga mampu menelusuri bagaimana kiranya hubungan konsep birokrasi di antara kedua pemikir ini dengan proses penyelenggaran birokrasi di negara kita
Birokrasi dalam pandangan Hegel
Dalam karyanya yang berjudul "Philosophy of right," yang terbit tahun 1821 Hegel mengembangkan suatu teori yang ia sebut “Universal Stand”. Istilah ini merujuk kepada kelompok fungsioner-fungsioner negara dan fungsi baru yang mereka jalankan, sebagai hasil dari modernisasi pasca revolusi. Hegel menyatakan bahwa peran dari kelompok fungsioner-fungsioner negara tidak sepenuhnya Administratif , namun juga intelektual, dengan terserapnya mereka ke dalam negara (pelayanan publik di dalam masyarakat) intelektual itu mampu menemukan jati diri mereka. Ini disebakan karena negaralah di mana beragam kepentingan partikular masyarakat sipil diselaraskan dan diangkat kelevel kepentingan umum yang lebih tinggi. Jadi, negara bersifat universal bagi Hegel karena, membebaskan kaum intelektual (Birokrasi), yang mana di dalam masyarakat, mampu menjalankan peran mediasi, dan membawa kepentingan umum ketingkat yang lebih tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam pandangan Hegel birokrasi memiliki peran atau berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara.
Birokrasi dalam pandangan Marx
Mungkin ketika kita berbicara tentang birokrasi, Karlmarx tidak terlalu banyak menyinggung hal ini, akan tetapi kita mampu menelusuri konsep tentang birokrasi Marx dalam hubungannya tentang negara, karena dalam hal ini Marx menganggap bahwa birokasi sama halnya degan negara. Dalam pandangan Marx tentang negara kita bisa melihat bahwa, Marx menganggap pada hakikatnya negara adalah negara kelas, yaitu negara secara lansung atau tidak langsung dikuasai oleh orang-orang yang menguasai bidang ekonomi. Jadi, menurut Marx, bahwa negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang bertindak secara pamrih dan bersifat netral demi kepentingan umum, namun, sebagai alat di tangan para pemilik modal untuk mempertahankan kekuasaanya. Sehingga wajar ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan negara maka, hanya mementingkan kepentingan segelitir kelompok atau orang.
Dengan begini berbeda dengan pandangan Hegel yang menyatakan bahwa birokrasi adalah jembatan penghubung antara masyarakat dan negara, bagi Marx birokrasi tidak lebih dari alat yang digunakan oleh kelompok yang menguasai bidang ekonomi, demi mewujudkan kepentingan partikular.
Birokasi tidak bertidak demi kepentigan universal atau umum akan tetapi kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya.
Kesimpualan yang bisa kita peroleh ialah Marx cenderung menganggap keberadaan birokrasi pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah, sedangkan Hegel sebaliknya, berada di tengah sebagai mediator yang menghubungakan kedua kepentingan general (pemerintah) dan masyrakat (pertikular)
Daftar bacaan :
[1] Baliebar Etienne, ANTI FILSAFAT metode pemikiran marx, Penerbit ResistBook, Yogyakarta 2013
[2] Suseno Franz magnis, pemikiran karl marx, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999