Opsi Demokrasi dan Revolusi dalam Mewujudkan NKRI Bersyariahh

Ijtima' ulama yang berisi para alumni 212 dan GNPF-MUI ini telah bertransformasi menjadi semacam kelompok gerakan kebangkitan Islam di Indonesia yang menjadi semacam kekuatan politik baru dan mengaku representasi umat Islam yang secara historis memiliki pengalaman traumatik  sebagai kalangan yang di injak-injak, berada di lini belakang secara perekonomian maupun politik dari zaman orde baru bahkan era reformasi. Bergerak secara progresif dalam  mewujudkan syariah islam di indonesia.Hal ini tersingkap jelas dalam butir-butir hasil itjima' ulama yang ke IV tersebut ( Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara )

Kelompok yang di cap negatif oleh sebagian kalangan sebagai penumpang gelap dalam kontes pilpres 2019 kemarin ini terus menerus mencari momentum untuk merubah sistem dan mengganti pemerintahan menjadi negera yang berlandaskan syariah dalam naungan khilafah dengan opsi demokrasi maupun revolusi.

Polarisasi masyarakat baik secara politis maupun ideologis terhadap narasi pancasila dengan syariah islam dalam naungan sistem khilafah terus menerus di gaungkan.Apakah kelak kapasitas dan kemampuan  kelompok tersebut setelah mampu mewujudkan cita-cita tersebut  dapat  meyakinkan  masyarakat yang heterogen itu bahwa yang dicita-citakan tidak lain adalah kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, keadilan, kemakmuran serta kebebasan dalam beragama.Bagaimana mereka bisa meyakinkan bahwa tidak ada seorang non muslim pun yang akan terusik dari kebebasan dirinya. Tidak ada seorang pun yang akan dirugikan ketika khilafah itu berdiri. Tidak ada seorang pun yang akan terancam jiwa dan hartanya. Tidak ada seorang atheis yang akan diambil hak-haknya ? Wallahu a'lam. ... bersambung.