Ndospok adalah suatu istilah anak mudah di tegal yang artinya (Nongkrong), dan Kanda Alus artinya (Berbincang / Ngobrol Halus).
Kamis mengemas Ndospok & Kanda Alus sebagai agenda diskusi GMNI Dewan Pengurus Komisariat Ekonomi, agar nongkrong dan ngobrol itu menjadi berarti dan tidak sia sia di dalam perbincangannya.
Ada beberapa berita yang kami diskusikan yaitu tentang Putusan MK , Pemecatan Ketua MK & Asosisasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi)
Pertama yang kamis soroti adalah putusan Mahkama Konstitusi (MK) yang seakan akan memihak salah satu paslon Capres & Cawapres?
Beberapa guru besar dan pakar hukum Mereka sepakat menuntut pemberhentian terhadap Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab, terindikasi melobi hakim konstitusi agar mengabulkan erkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia capres-cawapres.
"Dalil tersebut menjadi dasar Anwar Usman melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim sebagaimana aturan yang berlaku," ungkap Kuasa Hukum CALS, Violla Reininda di Gedung MK, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, (Nur Khotib, 2023:07).
Kejadian tersebut mengakibatkan di pecatnya Ketua Mahkama Konstitusi (MK) karena terbukti melanggar kode etik dan terlibat konflik kepentingan.
Dan baru-baru ini sedang hangat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung salah satu calon paslon Capres & Cawapres.
Menanggapi hal tersebut kami bertanya-tanya tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bagaimana tanggapan dari bawaslu tersebut?
Sudah jelas dalam Undang-undang bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Peratin hingga Perangkat Pekon tertulis dalam Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa.(Bawaslu Kab Pesisir Barat, 2022:9)