Pendidikan: Alat Kekuasaan atau Sarana Pemberdayaan?
Pengantar
Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju dan beradab. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendidikan dianggap sebagai salah satu hak dasar manusia yang harus dipenuhi.
Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pendidikan benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan atau justru menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan status quo? Artikel ini akan mengulas peran ganda pendidikan dalam perspektif kekuasaan dan pemberdayaan, serta bagaimana kedua aspek ini saling berinteraksi dan mempengaruhi dinamika sosial.
Pendidikan sebagai Alat Kekuasaan
Pendidikan sering kali digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi mereka. Kurikulum dan bahan ajar yang diajarkan di sekolah dapat menjadi instrumen untuk menanamkan ideologi tertentu yang menguntungkan penguasa. Sebagai contoh, dalam sejarah, banyak rezim otoriter yang menggunakan pendidikan untuk mempromosikan doktrin mereka dan mengendalikan pikiran rakyat.
Hal ini dilakukan dengan menyusun kurikulum yang memihak, menghapus atau memutarbalikkan fakta sejarah, serta menekankan loyalitas terhadap pemerintah. Menurut Freire (1970), pendidikan tradisional sering digunakan sebagai alat dominasi yang mempertahankan ketidakadilan sosial melalui penanaman nilai-nilai yang mendukung struktur kekuasaan yang ada.
Pada masa Orde Baru di Indonesia, pendidikan digunakan sebagai alat untuk menanamkan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak dapat diganggu gugat, sekaligus memperkuat kekuasaan Soeharto.
Pendidikan diarahkan untuk menciptakan warga negara yang patuh dan loyal terhadap pemerintah, tanpa memberi ruang untuk kritik atau pemikiran yang berbeda. Penggunaan pendidikan sebagai instrumen kekuasaan ini menghasilkan generasi yang terkungkung oleh narasi tunggal yang diinginkan oleh penguasa (Tilaar, 1999; Bjork, 2005; Hefner, 1997).
Pendidikan sebagai Sarana Pemberdayaan