Berita-berita sepanjang hari adalah berita tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba kelas internasional yang telah di jatuhi hukuman mati setalah semua Grasi di tolak oleh Presiden. Brasil negara pertama yang merasakan warga negaranya harus mati di ujung bedil di Nusakambangan, Brasil mengecam hukuman mati warganya sampai memanggil pulang duta besarnya dari Indonesia dan menolak Duta besar Indonesia di sana. Ketegasan Jokowi dibanding dengan Presiden Sebelumnya layak di acungi jempol. kalau Presiden sebelumnya karena kuatnya tekanan maka memberi grasi kepada gembong narkoba Corby, maka Presiden sekarang tidak mundur dengan tekanan pihak negara lain.
Australia, negara terdekat dan bersahabat dengan Indonesia begitu kuatnya meloby agar Indonesia tidak menghukum mati warganya belum berhasil, sampiAustralia ingin membarter tahanan antar Negara, juga tidak mendapat respon dari sang Presiden yang sangat tegas dengan hukuman bagi pengedar narkoba. Sampai Australia mengamcam ingin membuka hasil sadapan Pembibcaraan sang Presiden dengan pihak lain waktu kampanye dan pemilihan Presiden, Jokowi tidak gentar, walupun sadapan itu akan di publis oleh Wikileaks, Prsiden belum goyah padahal sadapan itu menjelaskan tentang Jokowi menerima sekian ratus milyar dari pengusungnya waktu pencalonannya dan biaya lainnya dari parpol, Jokowi tidak gentar dan tidak goyah. Inilah presiden Indonesia yang super tegas dengan pengedar narkoba, tekanan itu semakin kuat jadi hukumn mati di tunda sampai proses hukum selesaiyang di ajukan lewat PK oleh 2 warga Australia dalam kelompok Bali nine.
Jokowi tegas dan sangat tegas, Jokowi ingin memberi perbedaan dengan Presiden sebelumnya. itu untuk politik dan hukum luar Negeri yang di lakukan oleh Jokowi, namun bagaimana politik dan hukum di dalam negerinya sang Presiden, kok tidak bisa tegas ya, apa yang membuat tidak tegas ? ataukah karena kuatnya kepentingan yang bisa merusak suasana dan kusri empuknya jika Jokowi tegas. Pertanyaan ini akan selalu muncul jika melihat perkembangan politik dan hukum di Indonesia sekarang.
Dibanyak berita, bagaimana kisrug KPK vs Polri yang banyak menyita perhatian masyarkat pada saat 100 hari Jokowi-JK memimpin. Bagimana kasus KPK betul-betul mendapat serangan yang paling keras sepanjang berdirinya, Bagaiman sepak terjang sebuah intitusi atas nama hukum melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada orang atau kelompok orang yang mengkritik intiusi itu, Jokowi sudah memerintahkan untuk tidak melakukan kriminalisai, perintah dan arahan jokowi tidak di gubris tetapi juga Jokowi tidak tegas, padahal jika di runut kebelakang, KPK lah yang banyak membantu Jokowi untuk memperoleh nilai pencitraan dan menjadi jualan politik Jokowi di masa-masa kampanyenya dan Nawacita Jokowi merangkum bahwa, pemberantasan korupsi menjadi agenda dirinya jika menjadi Presiden.
Adakah yang menghalangi Jokowi untuk tegas di dalam Negerinya sendiri ataukah ketegasan Jokowi melempem jika berhadapan dengan orang atau kelompok yang menjadikannya Presiden. Inilah dilematisnya Jokowi sebagai Presiden, di satu sisi, Jokowi tegas kepada hukuman mati warga Negara lain, tetapi Jokowi tidak bisa langsung tegas kepada hukum dan politik didalam dirinya. Ambigunya Jokowi dipersepsikan sebagai bagian strategi kekuasaannya.
Publik berharap bahwa tegasnya sang Presiden terhadap pelaku penyelundupan narkoba internasional dengan hukuman mati, juga dapat di praktekan dengan institusi yang mencoba bermain-main dengan hukum, sang Presdien juga bisa tegas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H